JAYAPURA – Pasca pemerintah pusat mensahkan undang – undang Otsus beberapa hari lalu ternyata dinamika baru justru muncul di tengah masyarakat Papua. Sebagaimana diketahui upaya untuk merevisi UU Otsus semua sudah dituangkan dalam kesimpulan yang diambil oleh DPR Papua dan MRP lewat rapat dengar pendapatnya. Hasil ini kemudian diteruskan oleh Pansus Otsus di DPR RI dimana ada sejumlah nama seperti Yan Mandenas maupun Komarudin Watubun yang ikut mengawal itu.
Namun dinamika yang muncul adalah saling tuding dimana pengesahan ini ada yang mendukung namun ada juga yang masih tetap menolak. Dari saling tuding ini ada kesan yang tidak sehat mulai bermunculan dimana banyak yang menyinggung soal kesukuan. Yunus menjelaskan bahwa saat masih RUU itu dikawal teman – teman di DPR RI dan dengan pengesahan tersebut ia lihat wakil Papua juga tidak berdaya, artinya mereka tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak mudah dan membutuhkan persiapan dan kekuatan yang matang.
“Tapi saya mau sampaikan bahwa sebagai pimpian DPR saya mengingatkan agar jangan ada perbedaan, jangan ada justifikasi antara gunung dan pesisir. Tidak boleh sedikitpun pemikiran yang muncul bahwa itu kesalahan masyarakat pesisir, itu kesalahan orang pegunungan lalu ada yang muncul di media sosial bahwa masyarakat dari gunung yang menguasai pemerintahan di Papua. Saya pikir ini harus dikuburkan. Tidak boleh ada perbedaan sesama anak Papua, itu tak sehat,” katanya. Ditegaskan bahwa apakah ia berasal dari pesisir, pegunungan, lembah atau dataran apapun di Papua jangan pernah untuk berbicara seperti itu. Tak boleh menyinggung perbedaan kesukuan sebab sebagai anak Papua semua harus satu.
Jangan sampai ada pihak lain yang masuk dan mempertajam isu ini sehingga terjadi konflik sesama orang Papua. Kalau kita bisa memperlakukan teman-teman nusantara atau non Papua dengan baik mengapa kita tidak memperlakukan hal serupa kepada sesama anak-anak Papua. Perbedaan ini akan membuat orang Papua akan hancur jadi jangan memunculkan kalimat-kalimat perpecahan,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa dari pengesahan UU Otsus semua perjuangan sudah dilakukan baik melaui lembaga DPRP, MRP maupun tokoh-tokoh. “Kami sudah bekerja semaksimal mungkin bahkan nyawapun kami pertaruhkan untuk itu. Tapi ini realitas dimana sebagai kepanjangan tangan rakyat kami sudah lakukan semuanya tapi kembali ke sudut pandang pusat bagaimana mau melihat Papua,” tambahnya.
Yunus menambahkan bahwa dirinya selalu mengatakan bahwa Papua adalah kelompok RAS terkecil di negara ini dan harus ada proteksi perlindungan orang asli Papua. Pemerintah pusat jangan mengejar satu target tapi mengabaikan perlindungan orang asli Papua. “Orang Papua ini sangat baik, membuka diri untuk semua orang meski pemerintah pusat tidak pernah memahami keadaan sesungguhnya. Harusnya kami diproteksi meski dengan warna yang berbeda. Jangan hak – hak kesulingan dipangkas dan diambil,” singgungnya.
Jadi menurut Yunus Wonda tugas pemerintah pusat adalah membuat orang Papua merasa mencintai dan memiliki bangsa ini sebab kalau mau jujur negara belum mampu membuat orang Papua mencintai bangsa ini dan itu menjadi PR besar. “Kami punya hak mengusulkan dan menyampaikan pendapat tapi jangan memasung hak untuk mengusulkan sesuatu terkait Otsus. Jadi saya mau katakan untuk 5 wilayah adat (Tabi, Saireri, Animba, Lapago, Meepago) harus bersatu dan jangan ada perpecahan sebab yang korban orang Papua juga,” tandasnya. (ade/wen)
