Yunus Wonda: Jika Ada Oknum Pejabat yang Terlibat Dukung Papua Merdeka, Tangkap!
JAYAPURA-Sebuah statemen tegas disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua, Dr. Yunus Wonda, SH., MH., terkait adanya upaya-upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin atau pejabat di Papua yang berkaitan dengan disintegrasi bangsa atau berafiliasi dengan kelompok – kelompok yang berseberangan dengan NKRI.
Yunus mengaku sudah lama mendengar adanya dinamika ini dimana ada pejabat – pejabat Papua yang ditandai karena dianggap pro terhadap kelompok berseberangan.
Bahkan Yunus mengaku terang-terangan jika dari pejabat yang dimaksud, dirinya salah satu yang ditandai. Iapun meminta agar upaya – upaya ini dihentikan dan jangan ada kelompok yang dengan sengaja melakukan pembunuhan karakter terhadap pejabat di Papua.
“Stop mencurigai seluruh pejabat di Papua. Jika memang terbukti melakukan hal di luar konstitusi negara maka silakan tangkap dan proses. Dibuat mudah saja, jika memang ada yang terlibat dan terbukti maka silakan tangkap dan proses,” tegasnya melalui ponselnya, Sabtu (17/7).
Namun jangan ketika hanya mengantongi bukti setengah-setengah dengan dasar curiga kemudian dipakai untuk laporan ke sana kemarin atau untuk menakut-nakuti. “Jangan terus membawa kecurigaan terhadap pemimpin di Papua. Tak ada yang tahu betapa beratnya menjadi pejabat di Papua, karena harus diperhadapkan dengan berbagai kepentingan dan kami harus pasang badan untuk semua,” katanya.
Ia menyatakan dalam tugas yang diemban para pejabat atau elit politik ini selalu ada upaya untuk tetap menjaga kesatuan negara Republik Indonesia di Papua dan ini mempertaruhkan semua konsekwensi.
Ia menyampaikan bahwa dirinya tahu soal sumpah janji pada negara sehingga seluruh keraguan dan kecurigaan harus hilang. “Biarkan pejabat di Papua mengabdi untuk rakyat dan negerinya serta untuk bangsa ini. Tak boleh ada kecurigaan,” pintanya.
Yunus secara tegas menyampaikan bahwa jika ada oknum pejabat Papua yang dianggap melanggar atau dicurigai melanggar konstitusi silakan diproses. Namun jangan menjustifikasi pejabat Papua terlibat dalam upaya merongrong kedaulatan bangsa. “Kalau hingga kini bendera merah putih masih berkibar, saya pikir ini tak lepas dari kerja keras pejabat di Papua. Jadi jangan menumbuhkan kecurigaan kemudian melapor ke pusat, pejabat seolah-olah semua benar,” singgungnya.
Sebagai pemimpin di daerah lanjut Yunus, pihaknya selalu hadir menjadi penyeimbang. Dimana ia harus berbicara kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Ketika rakyat melakukan aksi – aksi yang berseberangan dengan ideologi bangsa maka pihaknya harus hadir dalam kondisi tersebut. Karenanya jangan sedikit – sedikit menyampaikan jika si A dalam pantauan di B dalam pantauan. “Tangkap saja jika ada kecurigaan, jika ada alat bukti kuat, proses saja. Kadang kami berhadapan dengan rakyat, kadang juga kami diperhadapkan dengan negara dan dalam posisi ini kami mencoba menyeimbangkan meski kadang kami juga dihujat oleh masyarakat, dianggap tidak pro rakyat dan lainnya,” cecar Yunus.
Namun disini ia menyatakan bahwa pihaknya paham aspirasi masyarakat mana yang harus diperjuangkan. Tetapi pihaknya juga tidak bisa memilah semisal hanya aspirasi yang bagus disampaikan, tetapi aspirasi yang bertolak belakang juga harus disampaikan. “Jadi kalau ada yang tak sejalan ya itu juga kami sampaikan. Sebab apa yang disampaikan masyarakat, itulah yang kami teruskan. Sehingga jangan ketika kami membawa aspirasi tersebut malah kami dianggap sebagai aktor politik di balik perjuangan yang melanggar konstitusi, itu tidak bijak namanya,” tambahnya.
“Kami hadir di lembaga dengan tiga sumpah, dua sumpah kami kepada negara dan 1 sumpah kepada rakyat. Jadi saya sampaikan hentikan mencurigai pejabat atau pemimpin di Papua. Saya lihat tudingan itu cukup banyak tapi saya mau katakan bahwa hal tersebut tidak akan membantu menyelesaikan persoalan di Papua. Papua saat ini memiliki agenda besar yakni PON seharusnya semua terkonsentrasi disana, bukan justru mencari cari,” tutupnya. (ade/nat)
