JAYAPURA-Saat pemerintah daerah di Papua terus mendorong wajah pendidikan ke arah yang lebih, kondisi ril di lapangan justru ditemukan masih adanya persoalan krusial. Di beberapa daerah di Papua disebutkan ditemukan adanya sekolah fiktif. Sekolah yang ada nama sekolah dan kepala sekolah serta guru namun tak ada aktifitas sekolah.
Ini disampaikan Kepala LPMP Provinsi Papua, Drs. Adrian Howay MM bahwa pihaknya masih menemukan adanya sekolah fiktif termasuk peran oknum guru – guru yang ikut menyelesaikan soal ujian murid-muridnya.
“Ini yang kami temukan, ada sekolah fiktif. Jumlahnya 2 sekolah dan itu berada di daerah pegunungan. Kami sudah deteksi dan akan segera kami cek lagi,” kata Adrian di ruang kerjanya, Senin (17/6).
Fiktif yang dimaksud adalah ada nama sekolah tapi tak ada aktivitas namun tiap tahun ada ujian. Ini kata Adrian merupakan bentuk pembodohan apalagi bila sudah melibatkan oknum guru untuk menyelesaikan soal. Ini juga kami temukan,” cecarnya.
Untuk Indonesia sendiri disebutkan ada sekira 150 sekolah yang dinyatakan fiktif dan dua di antaranya ada di Papua. “Miris memang dan temuan ini langsung kami laporkan ke dinas terkait,” bebernya.
Terkait adanya oknum guru yang menyelesaikan soal ujian bagi peserta didiknya dikatakan hal tersebut adalah bentuk pembodohan. Karenanya tak perlu kaget bila saat ini masih ditemukan anak-anak yang memegang ijazah namun tak bisa membaca dan menulis. “Ini masih ada di daerah-daerah. Kesalahan dibuat oleh guru yang mengintervensi karena mencari selamat. Masih ditemukan guru-guru yang justru menyelesaikan soal ujian dan itu kami lihat karena pengawasan yang kurang dari sisi dinas,” imbuhnya.
Hanya lokasi ini terjadi di daerah yang jauh dari akses yang memang cukup sulit dimana guru baru muncul saat ujian. Selain itu ada juga dari sekian banyak lembar soal ternyata tandatangannya hanya satu orang dan semua sama.
“Ini masih ditemukan tahun ini dan ini proses pembodohan. Semua tak lepas dari guru-guru datang hanya ketika mendekati ujian. Selain itu kami juga melihat anggaran untuk pendidikan belum sepenuhnya dialokasikan sesuai aturan,” singgung Howay.
Disinggung soal upaya LPMP dari kondisi di atas, kata Adrian Howay pihaknya sudah laporkan ke panitia pelaksana ujian di provinsi untuk ditindaklanjuti. “Sudah kami laporkan, semoga ada bentuk pengawasan yang lebih baik,” pungkasnya. (ade/nat)
