Meski begitu, Kapisa memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan program penanganan stunting atau program lainnya tetap dijaga.
“Belanja layanan publik akan kami pertahankan semaksimal mungkin. Pendidikan dan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Untuk menyikapi efisiensi anggaran ini, Pemprov Papua berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berupaya mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada. Salah satu strategi adalah memaksimalkan PAD sebesar Rp 447 miliar untuk membiayai belanja rutin operasional kantor,” jelasnya.
Selain itu, sambung Kapisa, Pemprov Papua juga akan mengoptimalkan Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen untuk mencukupi celah fiskal. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan Dana Otsus ini,” ucap dia.
Diakui Kapisa, BPKAD Papua dan OPD terkait lainnya sedang memetakan sumber pembiayaan. Hal ini agar program infrastruktur tetap berjalan, meski dengan skala yang lebih kecil.
“Dana Transfer Infrastruktur (DTI) menjadi harapan besar karena tidak terkena pemangkasan. Dana ini diharapkan dapat mengompensasi kekurangan anggaran pada proyek jalan, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi dan lainnya,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Meski begitu, Kapisa memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan program penanganan stunting atau program lainnya tetap dijaga.
“Belanja layanan publik akan kami pertahankan semaksimal mungkin. Pendidikan dan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Untuk menyikapi efisiensi anggaran ini, Pemprov Papua berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berupaya mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada. Salah satu strategi adalah memaksimalkan PAD sebesar Rp 447 miliar untuk membiayai belanja rutin operasional kantor,” jelasnya.
Selain itu, sambung Kapisa, Pemprov Papua juga akan mengoptimalkan Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen untuk mencukupi celah fiskal. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan Dana Otsus ini,” ucap dia.
Diakui Kapisa, BPKAD Papua dan OPD terkait lainnya sedang memetakan sumber pembiayaan. Hal ini agar program infrastruktur tetap berjalan, meski dengan skala yang lebih kecil.
“Dana Transfer Infrastruktur (DTI) menjadi harapan besar karena tidak terkena pemangkasan. Dana ini diharapkan dapat mengompensasi kekurangan anggaran pada proyek jalan, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi dan lainnya,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
