Diyakini kunjungan wapres ke Papua tidak ada misi lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan putusan MK pasca PSU Pilkada Papua 2024. Lanjutnya menjelaskan kedatangan Wapres menjadi moment bagi pemerintah daerah dan masyarakat Papua dalam mengakselerasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan berlangsung ke depan terutama dalam mensinkronkan kebijakan sesuai dengan amanat otnomi khusus bagi Provinsi Papua.
“Wapres akan menjalankan tugas dinas selama dua hari di Papua. Jadi momen ini bisa digunakan masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya secara langsung kepada Wapres,” jelasnya.
Kunjungan Wapres diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pemerataan pembangunan di berbagai sektor, meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik untuk memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.
“Selain itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis dan terukur melalui dialog antara pemerintah dan kelompok kriminal bersenjata atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah menelan banyak korban jiwa warga sipil dan aparat keamanan,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Diyakini kunjungan wapres ke Papua tidak ada misi lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan putusan MK pasca PSU Pilkada Papua 2024. Lanjutnya menjelaskan kedatangan Wapres menjadi moment bagi pemerintah daerah dan masyarakat Papua dalam mengakselerasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan berlangsung ke depan terutama dalam mensinkronkan kebijakan sesuai dengan amanat otnomi khusus bagi Provinsi Papua.
“Wapres akan menjalankan tugas dinas selama dua hari di Papua. Jadi momen ini bisa digunakan masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya secara langsung kepada Wapres,” jelasnya.
Kunjungan Wapres diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pemerataan pembangunan di berbagai sektor, meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik untuk memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.
“Selain itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis dan terukur melalui dialog antara pemerintah dan kelompok kriminal bersenjata atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah menelan banyak korban jiwa warga sipil dan aparat keamanan,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
