JAYAPURA- Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., mengundang seluruh bupati/wali kota dalam rapat koordinasi tentang rencana eksodus mahasiswa Papua. Rakor yang digelar di Gedung Negara, Senin (16/9) malam kemarin itu menghasilkan beberapa poin kesepakatan.
“Pertama, kami sepakat untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Termasuk Forkopimda dan para bupati/wali kota se-Papua Barat. Kita sepakat untuk bangun persepsi yang sama untuk disampaikan ke pemerintah pusat, khususnya Presiden,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH., menjawab Cenderawasih Pos, Senin (16/9) malam kemarin.
Kemudian, Gubernur Enembe bersama para bupati sepakat untuk memberangkatkan kembali para mahasiswa ke tempat studinya masing-masing, jikalau tempat studinya itu dianggap aman. “Tapi, menurut informasi, banyak intimidasi dan lain-lain. Mungkin tujuan Polisi dan Badan Intelejen Negara (BIN) baik datang ke mereka. Tapi itu dianggap intimidasi, dengan memaksa pilih NKRI atau merdeka. Itu terjadi di mana-mana, yang kemudian menjadi ketakutan bagi mahasiswa,” terangnya.
Oleh sebab itu, Gubernur Enembe mengaku menunggu keputusan dari para mahasiswa. Bahkan, pertemuan dengan Kapolri digagas, agar diberikan jaminan rasa aman atas tindakan yang dilakukan Kepolisian dan BIN bagi para mahasiswa di tiap daerah di seluruh Indonesia.
“Mahasiswa ini ada yang datang dengan biaya sendiri. Oleh sebab itu, kita ambil kesimpulan, apakah mereka ini kita pulangkan ke kota studinya atau masih tetap di sini (Papua). Pasalnya, ada sebagaian mahasiswa yang mengaku belum dapat berkomunikasi dengan kita. Sebaliknya, mereka hanya berkomunikasi di internal mereka secara terorganisir, sehingga apa yang diputuskan oleh mahasiswa yang akan kami lihat,” jelasnya.
“Kita harus mendengar apa yang menjadi keinginan mereka untuk kemudian diambil langkah selanjutnya. Namun, kita siap pulangkan mereka kalau mereka mau pulang. Pemerintah punya biaya dan siap untuk pulangkan mereka. Hanya saja, sampai hari ini kami belum dapat informasi dari mahasiswa karena hingga kini menurut mereka masih ada komunikasi lagi dengan mahasiswa lainnya,” sambungnya.
Sementara kesepakatan untuk jangka panjang, Gubernur Enembe membeberkan akan membangun perguruan tinggi di Papua, sehingga mahasiswa Papua dapat menimba ilmu di Papua. “Kami juga sepakat untuk bangun perguruan tinggi di Papua, sehingga mahasiswa kita tidak kemana-mana tapi kuliah di sini (Papua),” bebernya.
Dalam rakor tersebut, dari 29 bupati/wali kota yang diundang, 21 bupati/perwakilan bupati memenuhi undangan, sedangkan 8 bupati/wali kota sisanya tak dapat memenuhi undangan yang disampaikan. Dalam pertemuan, masing-masing bupati memaparkan jumlah mahasiswa yang biaya studinya ditanggung pemerintah kabupaten setempat.
Sebut saja, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melaporkan bahwa dari 600 pelajar yang studi, baru 4 orang yang sudah melapor. Kemudian, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura sendiri mengaku belum mendapatkan laporan perihal jumlah mahasiswa yang studi di luar, maupun mahasiswa yang sudah melaporkan diri.
Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang mengaku bahwa dari total mahasiswa yang Pemkab Pegubin biayai di luar Papua, 31 mahasiswa sudah terdaftar. Adapun, Bupati Asmat memaparkan sebanyak 45 mahasiswa yang dikirim studi ke Manado, 4 mahasiswa yang studi di Jayapura, dan 2 mahasiswa yang dikirim studi ke Merauke.
Dari Kabupaten Mimika, dilaporkan bahwa terdapat 1300 mahasiswa asal Mimika yang studi di luar Papua. Secara khusus, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyebutkan bahwa jikalau keamanan dari para mahasiswanya tak dapat dijamin, maka dirinya tak segan memulangkan para mahasiswa asal daeranya tersebut.
Kemudian, untuk Mamberamo Tengah, terdapat 713 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia, di luar Papua. “Yang sudah pulang sebanyak 200 orang dan yang terdata sebanyak 120 orang” jelas Bupati Mamteng, Ricky Ham Pagawak.
Tidak ketinggalan, Kabupaten Paniai memaparkan bahwa sebanyak 1.796 mahasiswa asal Paniai yang studi ke luar Papua. Adapun 200 mahasiswa dilaporkan sudah kembali ke Papua, yang mana diprediksi jumlah ini akan bertambah dengan diketahui adanya gelombang mahasiswa berikutnya yang pulang ke Papua.
Untuk Nduga, sebanyak 500 lebih mahasiswa yang studi di luar Papua, yang mana 500 di antaranya dilaporkan sudah kembali ke Papua, sedangkan sisanya bersiap menyusul kembali ke Papua. Kemudian, untuk Kabupaten Puncak, terdapat 500 lebih mahasiswa asal Puncak yang studi di luar Papua. Hingga kini, menurut Bupati Puncak, Willem Wandik, hanya 20 mahasiswa yang telah pulang ke Papua. Sementara sisanya, Bupati Wandik mengimbau agar mereka tetap studi di tempat studinya masing-masing.
Untuk Kabupaten Mappi, terdapat 301 mahasiswa yang studi di luar Papua dan baru 1 mahasiswa yang melapor untuk minta dipulangkan kembali ke Papua. Di sisi lain, Kabupaten Supiori dilaporkan memiliki 200 lebih mahasiswa yang studi ke luar Papua, yang mana baru 2 mahasiswa yang melapor.
Untuk Biak Numfor, Bupati Herry Ario Naap melaporkan bahwa sebanyak 2.500 mahasiswa asal Biak yang studi di luar Papua. Namun, yang sudah melapor ke Pemkab Biak Numfor baru 4 orang. Pemkab Kepulauan Yapen, melalui Bupati Tony Tesar, melaporkan bahwa terdapat 1.961 mahasiswa asal Kepulauan Yapen yang studi di luar Papua. “Yang ingin pulang sebanyak 11 mahasiswa, namun, imbauan kami sampaikan bagi mereka untuk tetap tinggal di tempat studi untuk terus melakukan studinya,” ujar Bupati Tony Tesar.
Kabupaten Deiyai melaporkan 1.253 mahasiswa yang studi di luar Papua, dimana 338 di antaranya mengambil tempat studi pulau Jawa. Tolikara, terdapat 700 mahasiswa di luar Papua, dengan 110 lebih mahasiswa yang sudah pulang ke Papua.
Untuk Kabupaten Yahukimo, Bupati Abock Busup melaporkan 1.800 mahasiswa asal daerahnya yang studi di luar Papua, dimana 600 di antaranya sudah kembali ke Papua. Kabupaten Merauke sebanyak 616 mahasiswa di luar Papua, 8 di antaranya sudah kembali ke Papua, sementara sisanya memiliki keinginan untuk kembali ke Papua.
Sementara untuk Kabupaten Sarmi, sebanyak 700 mahasiswa yang studi di luar Papua, yang mana sementara ini, Pemkab Sarmi melalui Dinas Pendidikan tengah melakukan peninjauan mahasiswa di luar daerah untuk dapat melaporkan jumlah yang sudah pulang maupun yang belum pulang. (gr/nat)
