2024 Keerom Menuju ODF
KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom terus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Beberapa program telah diluncurkan, kali ini Pemerintah Keerom berupaya untuk memastikan Kabupaten Keerom menyandang predikat Open Defecation Free (ODF) atau kondisi ketika setiap individu dalam komunitas Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2024.
Hal tersebut diawali dengan sebuah deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) untuk pilar pertama stop buang air besar sembarangan yang dilaksanakan di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Sabtu (15/10). Dalam deklarasi tersebut, selain Pemerintah Kabupaten Keerom juga dihadiri oleh pihak Staf Khusus Wakil Presiden, Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan, Ketua 1 AKKOPSI atau Direktur Eksekutif AKKOPSI, Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas dan Unicef.
Dalam deklarasi STBM, 10 Kampung dari 91 Kampung di Kabupaten Keerom mendeklarasikan diri untuk stop buang air besar sembarangan. 10 Kampung tersebut juga nantinya akan menjadi basis atau pionir untuk 81 kampung lainnya di Kabupaten Keerom. Deklarasi ini juga dilaksanakan bertepatan dengan hari cuci tangan pakai sabun sedunia.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan sebuah strategi dari pemerintah secara integrasi dalam menangani sanitasi yang buruk khususnya untuk pilar pertama stop buang air besar sembarangan.
“Harapan kami 10 Kampung sudah mendeklarasikan STBM menjadi basis pergerakan stop buang air besar sembarangan. Kita (Keerom) juga mengundang semua pihak dan dan bersama mitra dari Pemerintah Pusat, Bappenas, Kemenkes, Staf Khusus Wakil Presiden, teman-teman mintra dari NGO seperti Unicef, Yayasan Noken, perangkat lain seperti PKK, Dharma Wanita, adat, lembaga agama kita harapkan semua ini optimisme dan harapan bahwa deklarasi ini kita akan tindak lanjuti ke hal-hal yang lebih konkrit,” ungkap Bupati Keerom.
Bahkan dalam mewujudkan misi tersebut, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Keerom akan mendukung dalam alokasi anggaran. Artinya STBM akan menjadi kegiatan yang harus masuk dalam DPA dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
“Tahun ini sudah masuk, tahun ini kita sudah mengadakan MCK individual di beberapa Kampung, air bersih sudah tersambung ke rumah dan hampir 100 unit, kemudian pengadaan kendaraan sampah. Tahun depan kita juga ada kendaraan pengolahan lumpur tinja. Ini semua kita lakukan bentuk komitmen terhadap sanitasi total berbasis masyarakat,” ujarnya.
Tapi orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu mengaku bahwa untuk mencapai ODF pada tahun 2024 tidak cukup tanpa kolaborasi dengan instansi terkait.
“Komitmen ini harus kita jaga bersama-sama, kita pantau bersama-sama, kita evaluasi sama-sama. Harus ada evaluasi dan evaluasi. Agar kita tahu ada progres dan kemajuan. Komitmen kami jelas bahwa Keerom tahun 2024 bisa ODF di semua kampung. 2024 kita harus bisa mendekati nol kita punya BABS,” kata Bupati.
Kemudian Staf Khusus Wakil Presiden, Drs. Muh. Imam Asis berharap deklarasi Stop BABS diharapkan sukses di Kabupaten Keerom dan menjadi percontohan bagi daerah lain. Bahkan kata Asis, pemerintah pusat akan membantu mimpi besar Bupati Keerom untuk mencapai ODF pada tahun 2024.
“Pemerintah Pusat mengeluarkan Inpres tahun 2022 khusus untuk peningkatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Item-itemnya antara lain soal kesehatan, kalau dirincikan lagi dengan program-program kebersihan dan stop buang air besar bagian dari itu. Sebetulnya Pemerintah Pusat sampai ke Kabupaten dan yang ada di bawahnya itu sudah punya perencanaan dan anggaran,” bebernya.
“Tapi itu semua belum cukup tanpa melibatkan stakeholder masyarakat, karena ini penting sekali. Situasi ini yang harus kita ciptakan sehingga 2024 bisa selesai. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain karena angka buang air besar sembarang itu masih cukup tinggi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Kantor Unicef Perwakilan Papua dan Papua Barat, Santri Beringin juga mengaku siap untuk membantu Pemerintah Kabupaten Keerom untuk sama-sama menyukseskan program STBM.
“Unicef tugas utama itu membantu dari tugas Pemerintah, dan unicef akan terus mendukung dengan penguatan kapasitas. Misalnya sanitarian, mereka adalah ujung tombak yang ada di masyarakat yang bekerja untuk pemicuan, kemudian melakukan verifikasi kampung ada berapa yang masih melakukan praktek BABS dan seterusnya. Itu yang menjadi kemitraan kami dengan Yayasan Noken di bawah komando Pemkab,” pungkasnya. (eri/wen)
