JAYAPURA- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan kesiapannya baik aparat TNI Polri untuk melakukan penindakan terukur.
“Kita sudah bekali dan sudah diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain penegakkan HAM, jadi jangan diragukan apabila nanti tindakan ini dilakukan kita tidak keluar dari rambu-rambu HAM,” kata Mayjen Mustafa dalam rilis Pendam.
Kodam sendiri menunjuk Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring sebagai Dankolaksops TNI untuk memimpin pelaksanaan operasi ini dan berkolaborasi bersinergi dengan Damai Cartenz pimpinan Kombes Pol Faisal.
“Secara teknis dan taktis sudah dipersiapkan. Kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kedutaan Selandia Baru. Sampai saat ini berlangsung baik. Wakil Kedutaan Selandia Baru sangat mendukung apa yang dilakukan TNI Polri dalam penegakan Hukum. Namun upaya penyelamatan nyawa Pilot Philip Mark Mahrtens ini menjadi prioritas utama,” jelas Mustafa.
Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring mengatakan akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki TNI dan Polri termasuk BIN dan yang lainnya. “Personel Damai Cartenz dan Kopasgat telah mengamankan Bandara Paro. Saat ini situasi di Paro Nduga sudah tidak ada masyarakat, tetapi Bandara sudah diamankan dan bisa digunakan,” kata Danrem 172/PWY.
“Bagi yang menghalangi-menghalangi atau tidak mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan penegakan Hukum oleh TNI Polri berarti bagian dari teroris tersebut,” tegas J.O.
Sementara terkait negosiasi yang dilakukan oleh para tokoh untuk menyelamatkan sang pilot dari Egianus Kogoya, menurut Jubir TPN PB, Sebby Sembom hal tersebut percuma sebab yang dilakukan Egianus bukan soal Ndugadama melainkan bangsa Papua dan TPN PB.
“Egianus tidak terlepas dari kontrol Komnas TPNPB sehingga siapapun dia termasuk tokoh gereja itu mau mencari apa? Ini sama seperti menjaring angin sebab dipastikan tidak akan terjadi (negosiasi). Pemerintah Indonesia tidak perlu sibuk tapi silahkan cari ruang untuk kita bicara di meja perundingan yang difasilitasi oleh PBB sebab hanya itu yang kami minta,” tutup Sebby. (ade)
JAYAPURA- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan kesiapannya baik aparat TNI Polri untuk melakukan penindakan terukur.
“Kita sudah bekali dan sudah diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain penegakkan HAM, jadi jangan diragukan apabila nanti tindakan ini dilakukan kita tidak keluar dari rambu-rambu HAM,” kata Mayjen Mustafa dalam rilis Pendam.
Kodam sendiri menunjuk Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring sebagai Dankolaksops TNI untuk memimpin pelaksanaan operasi ini dan berkolaborasi bersinergi dengan Damai Cartenz pimpinan Kombes Pol Faisal.
“Secara teknis dan taktis sudah dipersiapkan. Kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kedutaan Selandia Baru. Sampai saat ini berlangsung baik. Wakil Kedutaan Selandia Baru sangat mendukung apa yang dilakukan TNI Polri dalam penegakan Hukum. Namun upaya penyelamatan nyawa Pilot Philip Mark Mahrtens ini menjadi prioritas utama,” jelas Mustafa.
Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring mengatakan akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki TNI dan Polri termasuk BIN dan yang lainnya. “Personel Damai Cartenz dan Kopasgat telah mengamankan Bandara Paro. Saat ini situasi di Paro Nduga sudah tidak ada masyarakat, tetapi Bandara sudah diamankan dan bisa digunakan,” kata Danrem 172/PWY.
“Bagi yang menghalangi-menghalangi atau tidak mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan penegakan Hukum oleh TNI Polri berarti bagian dari teroris tersebut,” tegas J.O.
Sementara terkait negosiasi yang dilakukan oleh para tokoh untuk menyelamatkan sang pilot dari Egianus Kogoya, menurut Jubir TPN PB, Sebby Sembom hal tersebut percuma sebab yang dilakukan Egianus bukan soal Ndugadama melainkan bangsa Papua dan TPN PB.
“Egianus tidak terlepas dari kontrol Komnas TPNPB sehingga siapapun dia termasuk tokoh gereja itu mau mencari apa? Ini sama seperti menjaring angin sebab dipastikan tidak akan terjadi (negosiasi). Pemerintah Indonesia tidak perlu sibuk tapi silahkan cari ruang untuk kita bicara di meja perundingan yang difasilitasi oleh PBB sebab hanya itu yang kami minta,” tutup Sebby. (ade)
