Menurutnya, salah satu faktor yang sering disebut adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada. Kondisi ini mengakibatkan seorang kandidat harus rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari proses mendapatkan dukungan partai politik hingga pembiayaan kampanye.
“Ketika biaya politik menjadi sangat mahal, muncul godaan bagi pejabat terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal setelah menjabat,” kata Lily dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (13/3).
Dalam situasi seperti itu, Lily mengatakan berbagai praktik penyimpangan seperti pengaturan proyek, penyalahgunaan anggaran, atau pemberian izin yang bermasalah bisa saja terjadi. Dalam konteks inilah, pesan KPK agar masyarakat lebih cerdas memilih pemimpin menjadi relevan. Masyarakat perlu semakin kritis dalam menilai calon pemimpin. “Pilihan politik seharusnya tidak hanya didasarkan pada popularitas, kedekatan personal, atau bantuan sesaat, tetapi juga pada rekam jejak, integritas, serta kemampuan calon dalam mengelola pemerintahan,” ujarnya.
Namun demikian, ia berpandangan bahwa tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang bersih tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Partai politik memegang peranan yang sangat penting karena merekalah yang menentukan siapa yang bisa maju sebagai calon kepala daerah.
Lanjut ia menjelaskan jika proses rekrutmen di partai tidak dilakukan secara serius dan lebih mengutamakan kekuatan finansial daripada integritas, maka Pilkada berpotensi terus menghasilkan pemimpin yang rentan terhadap praktik korupsi. Pelajaran dari berbagai kasus yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama.
Masyarakat menurutnya perlu semakin kritis dalam menggunakan hak pilihnya, partai politik harus memperbaiki proses kaderisasi dan seleksi calon, sementara lembaga penegak hukum harus terus memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Bagi masyarakat di Papua, dosen hukum tatanegara itu menjelaskan, pesan ini penting untuk dipahami dalam perspektif yang lebih luas. Korupsi kepala daerah yang terjadi di berbagai provinsi menunjukkan bahwa tantangan tata kelola pemerintahan daerah adalah persoalan nasional.
Menurutnya, salah satu faktor yang sering disebut adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada. Kondisi ini mengakibatkan seorang kandidat harus rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari proses mendapatkan dukungan partai politik hingga pembiayaan kampanye.
“Ketika biaya politik menjadi sangat mahal, muncul godaan bagi pejabat terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal setelah menjabat,” kata Lily dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (13/3).
Dalam situasi seperti itu, Lily mengatakan berbagai praktik penyimpangan seperti pengaturan proyek, penyalahgunaan anggaran, atau pemberian izin yang bermasalah bisa saja terjadi. Dalam konteks inilah, pesan KPK agar masyarakat lebih cerdas memilih pemimpin menjadi relevan. Masyarakat perlu semakin kritis dalam menilai calon pemimpin. “Pilihan politik seharusnya tidak hanya didasarkan pada popularitas, kedekatan personal, atau bantuan sesaat, tetapi juga pada rekam jejak, integritas, serta kemampuan calon dalam mengelola pemerintahan,” ujarnya.
Namun demikian, ia berpandangan bahwa tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang bersih tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Partai politik memegang peranan yang sangat penting karena merekalah yang menentukan siapa yang bisa maju sebagai calon kepala daerah.
Lanjut ia menjelaskan jika proses rekrutmen di partai tidak dilakukan secara serius dan lebih mengutamakan kekuatan finansial daripada integritas, maka Pilkada berpotensi terus menghasilkan pemimpin yang rentan terhadap praktik korupsi. Pelajaran dari berbagai kasus yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama.
Masyarakat menurutnya perlu semakin kritis dalam menggunakan hak pilihnya, partai politik harus memperbaiki proses kaderisasi dan seleksi calon, sementara lembaga penegak hukum harus terus memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Bagi masyarakat di Papua, dosen hukum tatanegara itu menjelaskan, pesan ini penting untuk dipahami dalam perspektif yang lebih luas. Korupsi kepala daerah yang terjadi di berbagai provinsi menunjukkan bahwa tantangan tata kelola pemerintahan daerah adalah persoalan nasional.
