*THR dan Gaji Ke-13 PNS Kembali Normal
JAKARTA, Jawa Pos-Pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dibereskan pemerintah pada tahun depan. Ekonomi yang serba diliputi ketidakpastian tentu menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi.
Kondisi itu membuat pemerintah mengusung tema dalam RAPBN 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Presiden Joko Widodo menekankan, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.
‘’Kita harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi,’’ ujarnya saat membacakan pidato RAPBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, kemarin (14/8).
Khusus untuk program PEN, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 356,5 triliun di tahun depan. Mantan wali kota Solo itu memerinci anggaran itu digunakan untuk enam sasaran.
Pertama, untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Kedua, untuk perlindungan sosial masyarakat menengah ke bawah. Anggaran sebesar Rp 110,2 triliun digunakan untuk program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.
Ketiga, untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 136,7 triliun. ‘’Ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi,’’ jelasnya.
Keempat, dana PEN digunakan untuk memberikan dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Hal itu melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.
Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Anggaran itu diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.
Keenam, insentif usaha dengan anggaran sekitar Rp 20,4 triliun. bantuan akan disalurkan melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
Sementara, lanjut dia, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan kepada empat tujuan. Di antaranya yakni mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Kemudian, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun.
Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN. Anggaran itu diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply.
Selain itu, juga dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting, perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.
Untuk anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp 549,5 triliun atau 20 persen dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.
Selain itu, poin kenaikan gaji PNS tidak masuk dalam nota keuangan RAPBN 2021 yang dibacakan Presiden Joko Widodo. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan mengembalikan skema perhitungan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS agar kembali mempertimbangkan tunjangan kinerja.
Dengan demikian kebijakan gaji PNS di 2021 nanti akan kembali normal seperti sebelum Covid-19 yang sempat menghilangkan komponen perhitungan tunjangan kinerja. ‘’Belanja pegawai tetap dijaga efisiensinya namun pemerintah akan mengembalikan pemberian gaji ke-13 dan THR sesuai dengan policy tahun sebelumnya (2019) yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan perhitungan penuh sesuai tunjangan kinerja mereka,’’ jelasnya saat konferensi pers virtual, kemarin.
Ani menambahkan, pemerintah akan tetap mengendalikan jumlah pegawai. Hal itu dilakukan sesuai adanya perubahan pola kerja akibat pandemi.
Terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebut, poin-poin dalam pidato yang dilontarkan Jokowi terlalu ambisius. Bhima menyebut, pemerintah harus mengakui bahwa RI tertinggal jauh dari negara lain dalam penanganan pandemi. ‘’Akibatnya, berpengaruh pada kinerja ekonomi, investasi, konsumsi rumah tangga juga,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin.
Selain itu, Bhima melihat belum ada langkah dan target konkret yang dipaparkan dalam poin-poin tersebut oleh Jokowi. Program-program yang dirancang untuk 2021 pun dinilai bukan program baru dan lebih mengekor program lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi asumsi makro, pemerintah juga dinilai terlalu pede dalam mematok target. ‘’Kalau dari target pertumbuhan ekonomi, apa bisa dari resesi saat ini lalu loncat ke 4,5-5,5 persen. Saat ini kita masih menghadapi pandemi, realisasi stimulus juga masih rendah,’’ tutur dia.
Belanja K/L Berperan Penting
Sementara itu, sejumlah kementerian mendapat alokasi dana yang besar dalam RAPBN 2021. Menkeu menyebut, penambahan anggaran terbesar ada di Kemen PUPR yang meningkat dua kali lipat.
‘’Belanja KL memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya mencapai Rp149,8,’’ tutur Ani.
Sebagai kementerian yang memiliki anggaran cukup besar, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menambahkan, anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun depan banyak mengalami adjustment untuk mengantisiapasi sejumlah program di supply side. Sehingga nantinya bisa memberikan dampak massif lagi pada pertumbuhan ekonomi.
Di tahun depan, struktur anggaran Kemensos mencapai Rp 92,82 Triliun. Jumlah ini memang turun dibandingkan dengan tahun ini, sebesar Rp 134 Triliun yang memang memiliki banyak program khusus bantuan sosial (bansos) untuk merespon Covid-19.
”Tahun depan, ada program khusus yang untuk sementara tidak kita lanjutkan. Tapi untuk bansos regular seperti PKH maupun kartu sembako masih dilanjutkan,” katanya.
Dia melanjutkan, di tahun depan, 92,18 persen anggaran Kemensos masih digunakan untuk belanja bansos regular. Misalnya, PKH dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemensos telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,71 Triliun dengan besaran indeks bantuan sama seperti di tahun sebelumnya. ”Sesuai dengan arahan presiden, program ini juga akan disempurnakan untuk membantu program pemulihan stunting,” papar pria yang akrab disapa Ari tersebut.
Kemudian, untuk kartu sembako, Kemensos telah menganggarkan sebesar Rp 45,12 Triliun untuk mengcover 18,8 juta KPM. Di tahun depan, indeks bantuan masih menggunakan angka Rp 200 ribu per bulan. Hal ini untuk menjaga daya beli dan memastikan konsumsi keluarga kelas bawah bisa tetap terjaga.
”Untuk bansos khusus, yang dilanjutkan hanya bantuan sosial tunai (BST),” ungkapnya. Besaran BST di tahun depan akan berbeda dengan tahun 2020. Besarannya mengalami penurunan dari BST yang sedang berjalan saat ini. Yakni, Rp 200 ribu per bulan. ”Yang sedang berjalan saat ini Rp 300 ribu per bulan,”sambungnya. Meski begitu, periode bantuan masih sama yaitu enam bulan.
Selain untuk bansos, anggaran juga akan diprioritaskan untuk belanja barang, belanja modal, hingga peningkatan kualitas data terpadu kesehajateraan sosial (dtks). Untuk DTKS, Kemensos menganggarkan dana sebesar Rp 1,36 Triliun untuk peningkatan dtks ini. Menurutnya, peningkatan ini sangat penging karena akan menjeadi satu-satunya referresni data untuk bansos pemerintah nantinya. Di mana cakupan DTKS akan diperluas dari 40 persen menjadi cakupan 60 persen jumlah penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 42,8 juta rumah tangga. Sehingga nantinya lebih banyak lagi database yang dimiliki untuk keluaga paling bawah. Data ini tentunya akan melalui proses verivikasi secara nasional.
Pada kesempatan yang sama, terkait dengan penugasan tahun depan untuk Kementerian BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan beberapa fokus yang akan ditangani. Erick menyebut, pemerintah akan menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) dengan total Rp 37,4 triliun pada 2021 kepada delapan BUMN.
Penerima PMN tersebut adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Rp 2,3 triliun), PT Hutama Karya (Rp 6,2 triliun), PT PLN (Rp 5 triliun), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp 20 triliun), PT PAL Indonesia (Rp 1,3 triliun), PT Pelindo III (Rp 1,2 triliun), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Rp 1 triliun), dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp 50 miliar).
Untuk Hutama Karya misalnya, Erick menyebut bahwa perusahaan plat merah tersebut akan difokuskan untuk pengembangan proyek Tol Trans Sumatera. Erick mengatakan bahwa proyek tersebut mendapat prioritas karena dianggap cukup efektif untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan Sumatera. ”Saya sudah mendapatkan laporan langsung, ketika jalan tol tersambung dari Palembang dan Lampung, itu konsumsi listrik meningkat,” ujar Erick.
Selanjutnya, Erick juga membahas tentang program kepariwisataan yang mana melibatkan dua BUMN penerima PMN yakni PT Pelindo III dan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau PT Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC). Erick mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan Bali berhasil menjadi hub pariwisata nasional melalu pembangunan palebuhan Benoa. ”Ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi maritim yang masih tertinggal. Nantinya juga akan ada konektivitas dengan Labuan Bajo,” urainya.
Selain dua sektor tersebut, Erick turut menyinggung tentang pembangungan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah, yang juga tengah digenjot pengembangannya. ”Batang ini menjadi prioritas karena bisa mendukung program pemindahan kawasan industri agar bisa meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara,” bebernya.
Erick juga menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan transformasi yang selama ini sudah dilakukan. ”Kami ingin memastikan good corporate governance dan transparansi berjalan dengan baik sehingga ujungnya kontribusi yang baik untuk negara,” tegas Erick. (dee/agf/mia/JPG)