JAYAPURA-Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang mangkrak bertahun-tahun mendapat sorotan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH. Saat berkunjung ke Rektorat Universitas Cendrawasih, Senin (13/6) kemarin. Gubernur Papua mempertanyakan, penyebab macetnya pembangunan tersebut.
“Saya sudah tanyakan ke Kepala Dinas Kesehatan kenapa bisa macet. Kalau kita bisa lanjutkan pembangunannya, yah kita lanjutkan saja sebagai bagian kontribusi bagi anak-anak kita,” tegas Gubernur dalam arahannya Senin (13/6) kemarin.
Gubernur mengaku tak mengabaikan regulasi, dimana pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi menurut Gubernur, kepentingan orang Papua juga harus dipertimbangkan. “Kita sudah terlambat membangun tanah Papua. Jadi tidak usah banyak prosedur. Aturan-aturan ini yang buat macet dan akhirnya tidak bisa diselesaikan,” bebernya.
Sementara itu di tempat yang sama, Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo mengatakan, selama ini memang ada ketentuan bahwa pendidikan dasar hingga SMP adalah tanggungjawab Pemkab. Sedangkan SMA tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua dan pendidikan tinggi tanggungjawab pemerintah pusat.
“Sehingga itu jadi kendala pemerintah daerah untuk membantu perguruan tinggi. Tapi sekarang kita sudah punya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang bantuan bagi Perguruan Tinggi. Dalam PP ini dimungkinan Pemda membantu PT (Perguruan Tinggi),” kata Rektor.
Rektor berharap dengan hadirnya Peraturan Pemerintah itu dapat membantu penyelesaian pembangunan RSP Uncen. “Peraturan Pemerintah ini baru ditandatangani oleh Presiden dan DPR di tahun ini, sehingga kita harapkan kedepan Pemda bisa bantu perguruan tinggi di daerah untuk meingkatkan SDM,” pungkasnya. (fia/cr-268/cr-269/tri)
JAYAPURA-Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang mangkrak bertahun-tahun mendapat sorotan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH. Saat berkunjung ke Rektorat Universitas Cendrawasih, Senin (13/6) kemarin. Gubernur Papua mempertanyakan, penyebab macetnya pembangunan tersebut.
“Saya sudah tanyakan ke Kepala Dinas Kesehatan kenapa bisa macet. Kalau kita bisa lanjutkan pembangunannya, yah kita lanjutkan saja sebagai bagian kontribusi bagi anak-anak kita,” tegas Gubernur dalam arahannya Senin (13/6) kemarin.
Gubernur mengaku tak mengabaikan regulasi, dimana pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi menurut Gubernur, kepentingan orang Papua juga harus dipertimbangkan. “Kita sudah terlambat membangun tanah Papua. Jadi tidak usah banyak prosedur. Aturan-aturan ini yang buat macet dan akhirnya tidak bisa diselesaikan,” bebernya.
Sementara itu di tempat yang sama, Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo mengatakan, selama ini memang ada ketentuan bahwa pendidikan dasar hingga SMP adalah tanggungjawab Pemkab. Sedangkan SMA tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua dan pendidikan tinggi tanggungjawab pemerintah pusat.
“Sehingga itu jadi kendala pemerintah daerah untuk membantu perguruan tinggi. Tapi sekarang kita sudah punya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang bantuan bagi Perguruan Tinggi. Dalam PP ini dimungkinan Pemda membantu PT (Perguruan Tinggi),” kata Rektor.
Rektor berharap dengan hadirnya Peraturan Pemerintah itu dapat membantu penyelesaian pembangunan RSP Uncen. “Peraturan Pemerintah ini baru ditandatangani oleh Presiden dan DPR di tahun ini, sehingga kita harapkan kedepan Pemda bisa bantu perguruan tinggi di daerah untuk meingkatkan SDM,” pungkasnya. (fia/cr-268/cr-269/tri)
