JAYAPURA-Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramadey menyebut sejak konflik tahun 2019 pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya disusul rangkaian kekerasan bersenjata lainnya warga Nduga dalam suasana kepanikan.
Dampaknya, selain kepanikan, masyarakat menggunakan cara mereka untuk menyelamatkan diri dengan cara mengunsi.
“Terkait dengan warga yang mengunsi, Pemerintah Nduga menjadi pihak yang memiliki peran strategis untuk datang melihat warganya. Memberikan pelayanan serta memastikan kebutuhan mereka,” ucap Frits.
Situasi ini kata Frits sudah harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Bila perlu, secepatnya membentuk tim yang bisa terdiri dari kabupaten kabupaten yang ada di wilayah pegunungan untuk penanganan para pengunsi yang dikoordinir langsung oleh Pj Gubernur setempat.
“Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial segera memberi perhatian dan mengambil peran aktif untuk memberikan bantuan kepada para pengunsi Nduga. Dari perspektif HAM, situasi ini tidak boleh dibiarkan lama. Sebab, orang orang Nduga punya riwayat sebagai pengunsi bahkan ada yang ke wamena, Lanny Jaya dan ini juga bisa diselesaikan secara tuntas,” tuturnya.
Komnas HAM juga meminta kepada Egianus Kogoya dan Kelompok Sipil Bersenjata lainnya untuk tidak mengancam warga sipil. Juga sebaliknya mengingatkan TNI-Polri harus bisa memberikan rasa nyaman kepada penduduk asli dalam melakukan operasi pembebasan Pilot Susi Air yang disandera.
“Jangan membuat warga asli hidup dalam ketakutan akibat situasi konflik yang tidak berkesudahan,” pungkasnya. (fia)
JAYAPURA-Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramadey menyebut sejak konflik tahun 2019 pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya disusul rangkaian kekerasan bersenjata lainnya warga Nduga dalam suasana kepanikan.
Dampaknya, selain kepanikan, masyarakat menggunakan cara mereka untuk menyelamatkan diri dengan cara mengunsi.
“Terkait dengan warga yang mengunsi, Pemerintah Nduga menjadi pihak yang memiliki peran strategis untuk datang melihat warganya. Memberikan pelayanan serta memastikan kebutuhan mereka,” ucap Frits.
Situasi ini kata Frits sudah harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Bila perlu, secepatnya membentuk tim yang bisa terdiri dari kabupaten kabupaten yang ada di wilayah pegunungan untuk penanganan para pengunsi yang dikoordinir langsung oleh Pj Gubernur setempat.
“Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial segera memberi perhatian dan mengambil peran aktif untuk memberikan bantuan kepada para pengunsi Nduga. Dari perspektif HAM, situasi ini tidak boleh dibiarkan lama. Sebab, orang orang Nduga punya riwayat sebagai pengunsi bahkan ada yang ke wamena, Lanny Jaya dan ini juga bisa diselesaikan secara tuntas,” tuturnya.
Komnas HAM juga meminta kepada Egianus Kogoya dan Kelompok Sipil Bersenjata lainnya untuk tidak mengancam warga sipil. Juga sebaliknya mengingatkan TNI-Polri harus bisa memberikan rasa nyaman kepada penduduk asli dalam melakukan operasi pembebasan Pilot Susi Air yang disandera.
“Jangan membuat warga asli hidup dalam ketakutan akibat situasi konflik yang tidak berkesudahan,” pungkasnya. (fia)
