PSN Mengancam Hak Hidup Masyarakat Papua

Sementara itu dalam pernyataan yang dibacakan Korlab Aksi, Ferinus F. Aliknoe, dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada deforestasi hutan adat di seluruh Indonesia terutama di Papua. Karena ini akan bersampak pada kehiduoan masyarakat tanah Papua.

SPBMP juga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua S3latan dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua induk. Karena PSN ini tindakan yang mengancam perampasan tanah adat di wilayah Papua. Pemerinta daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi serta Pemerinta Kabupaten/Kota segera buat regulasi tentang perlindungan hutan dan masyarakat adat di Papua.

Tidak hanya itu Negara Repulik Indonesia segera hentikan rencan pendeeopan militer, serta pembangunan pos militer yang digunakan sebagai pelindung peruhasaan untuk mengekploitasi hutan Papua.

“Kami juga dengan tegas menolak program transmigrasi di atas tanah Papua dan menutut kepada Presiden Repulik Indonesia untuk segera menghapuskan Kementrian Transmigrasi,” tegasnya.

“Kami mendesak kepada Pemerinta Republik Indonesia untuk segerah mengesahkan RUU perlindungan Masyarakat Adat dan mengakuia Kedaulatan Masyarakat Adat,” ,” sambung Ferinus F. Aliknoe.

Aksi ini, di kawal ketat aparat kepolisian, meski berlangsung sejak pagi, namun tidak mengganggu lalulintas mobilitas kendaraan sekitar lokasi terpantau lancar.

Sementara terkait penolakan Program Stategis Nasional (PNS) yang dicanangkan di Kabupaten Merauke melalui pembukaan dan cetak sawah 1 juta hektar ditanggapi Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriady. Menanggapi pertanyaan media ini disela-sela peringatan HUT ke-2 Provinsi Papua Selatan, jenderal bintang tiga tersebut mengatakan bahwa penolakan itu terjadi karena masyarakat belum tahu sesunguhnya program tersebut.

‘’Masyarakat belum tahu sesunguhnya. Karena masyarakat belum tahu sesungguhnya pasti mereka menolak. Tapi kalau sudah tahu sesunguhnya semua yang dilakukan di Provinsi Papua Selatan ini semua untuk masyarakat. Kembali lagi, semua untuk memakmurkan masyarakat. Itu sudah pasti,’’ kata Rudy Sufahriadi, di Merauke, Senim (11/11).

Sementara itu dalam pernyataan yang dibacakan Korlab Aksi, Ferinus F. Aliknoe, dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada deforestasi hutan adat di seluruh Indonesia terutama di Papua. Karena ini akan bersampak pada kehiduoan masyarakat tanah Papua.

SPBMP juga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua S3latan dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua induk. Karena PSN ini tindakan yang mengancam perampasan tanah adat di wilayah Papua. Pemerinta daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi serta Pemerinta Kabupaten/Kota segera buat regulasi tentang perlindungan hutan dan masyarakat adat di Papua.

Tidak hanya itu Negara Repulik Indonesia segera hentikan rencan pendeeopan militer, serta pembangunan pos militer yang digunakan sebagai pelindung peruhasaan untuk mengekploitasi hutan Papua.

“Kami juga dengan tegas menolak program transmigrasi di atas tanah Papua dan menutut kepada Presiden Repulik Indonesia untuk segera menghapuskan Kementrian Transmigrasi,” tegasnya.

“Kami mendesak kepada Pemerinta Republik Indonesia untuk segerah mengesahkan RUU perlindungan Masyarakat Adat dan mengakuia Kedaulatan Masyarakat Adat,” ,” sambung Ferinus F. Aliknoe.

Aksi ini, di kawal ketat aparat kepolisian, meski berlangsung sejak pagi, namun tidak mengganggu lalulintas mobilitas kendaraan sekitar lokasi terpantau lancar.

Sementara terkait penolakan Program Stategis Nasional (PNS) yang dicanangkan di Kabupaten Merauke melalui pembukaan dan cetak sawah 1 juta hektar ditanggapi Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriady. Menanggapi pertanyaan media ini disela-sela peringatan HUT ke-2 Provinsi Papua Selatan, jenderal bintang tiga tersebut mengatakan bahwa penolakan itu terjadi karena masyarakat belum tahu sesunguhnya program tersebut.

‘’Masyarakat belum tahu sesunguhnya. Karena masyarakat belum tahu sesungguhnya pasti mereka menolak. Tapi kalau sudah tahu sesunguhnya semua yang dilakukan di Provinsi Papua Selatan ini semua untuk masyarakat. Kembali lagi, semua untuk memakmurkan masyarakat. Itu sudah pasti,’’ kata Rudy Sufahriadi, di Merauke, Senim (11/11).