JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengklaim 9 kabupaten/kota, termasuk Pemprov sendiri sudah melakukan pembayaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“NPHD Pilkada untuk KPU dan Bawaslu semuanya sudah lunas, menyusul biaya keamanannya segera diselesaikan,” kata Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos, di Kantor Gubernur Rabu (11/9).
Selama ini kendalanya kata Ramses adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum turun semua.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih “nunggak”.
Namun perkembangan terakhir kini Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Jayapura telah menuntaskan kewajibannya. Yang tersisa hanyalah Kabupaten Keerom. Padahal sejumlah agenda pihak penyelenggara sudah berjalan cukup lama.
Dan meski telah disinggung beberapa kali ternyata Keerom masih bergeming. Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa mengaku NPHD Pilkada untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan telah diselesaikan. Dengan nominal KPU sebesar Rp 55 miliar lebih dan untuk Bawaslu Rp 20 miliar.
“NPHD Pilkada Kabupaten Jayapura sudah selesai 100 persen, baik itu Bawaslu, KPU dan keamanan. Itu langsung dipotong oleh Kementrian Keuangan pada tanggal 29 Agustus,” kata Siriwa kepada wartawan. Dengan alokasi anggaran yang sudah 100 persen, Siriwa berharap seluruh pelaksanaan Pilkada berjalan lanjar, sukses dan damai di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura.
Secara terpisah, Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yohannes Fajar Kambon mengatakan setelah dilakukan pengecekan dimana sudah ada transfer masuk dari Kementrian Keuangan melalui interface Kemendagri.
“Interface dari Kemendagri sudah dilakukan, sehingga Kementrian Keuangan sudah melakukan transfer masuk ke KPU masing masing yakni KPU Mamberamo Raya, Keerom dan Kabupaten Jayapura,” kata Fajar saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Hanya saja lanjut Fajar, dari nilai transfer tersebut yang terealisasi 100 persen adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan total NPHD Rp 55 miliar. Dimana sebelumnya telah ditransfer 35 miliar, dan kemarin disalurkan Rp 20 miliar oleh Kemenkeu.
Sedangkan untuk Kabupaten Keerom dan Jayapura belum sepenuhnya 100 persen. Untuk Kabupaten Jayapura dengan nilai NPHD Rp 55.051.770.000, sebelumnya Pemda telah melakukan transfer Rp 40 miliar. Dan kemudian Kemenkeu melakukan transfer Rp 14,755.533.000.
“Untuk NPHD Kabupaten Jayapura masih tersisa Rp 296 juta,” kata Fajar.
Sementara Kabupaten Keerom, nilai NPHD Rp 45.434.000.000, dimana sebelumnya telah ditransfer Rp 7 miliar. Kemudian Kemenkeu melakukan transfer ke KPU yang bersangkutan sebesar Rp 17.264.537.008.
“Dari total tersebut presentasenya 53,41 persen, masih tersisa Rp 21 miliar sekian yang belum ditransfer NPHDnya,” jelasnya.
Fajar mengaku belum tahu persis penyebab belum sepenuhnya 100 persen terbayarkan NPHDnya.
“Kita berharap direntang waktu pertengahan tahapan, NPHD yang sebelumnya sudah ditandatangani bisa direalisasikan 100 persen. Sehingga tahapan Pilkada bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos