Thursday, April 3, 2025
24.7 C
Jayapura

Cegah Maladministrasi, Pengawasan Akan Dilakukan Secara Masif

JAYAPURA – Inspektorat Provinsi Papua terus melakukan pengawasan dan pencegahan kesalahan adminitrasi dan penyelewengan sejumlah proyek besar di lingkungan setempat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, mengantisipasi upaya pencegahan kesalahan administrasi dan penyelewangan, Inspekorat melakukan revieuw terhadap RKPD, KUA PPAS dan RKA setiap tahun anggaran termasuk TA  2022.

“Khusus untuk proyek besar seperti bangunan Kantor Gubernur Papua, Inspektorat melakukan Probity Audit yaitu melakukan audit sebelum pelaksanaan pembungunan,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (11/10).

Dikatakan Jeri, proyek besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat ini meliputi pembangunan Kantor Gubernur, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga :  Senin, Kuasa Hukum Lukas Enembe Akan Daftarkan Banding

“Sejauh ini tidak ada kendala karena mekanisme pengawasan di lakukan sesuai norma dan standar yang berlaku,” kata Jeri.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan Kantor Gubernur Papua yang sementara direnovasi akan menjadi sebuah bangunan yang monumental. Selain itu, keberadaan gedung ini juga akan membuat Kota Jayapura sebagai kota termodern di kawasan Pasifik.

Selain Kantor Gubernur Papua, ada juga tiga gedung kantor yang sedang dibangun diantaranya Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Komisi Pemilhan Umum (KPU) Papua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua.

“Saya akan meresmikan empat gedung ini pada 27 Desember nanti sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya sebagai Gubernur Papua tahun 2023 mendatang,” kata Gubernur Juni lalu.

Baca Juga :  TNI Terkesan Diamkan Kasus Penyiksaan Warga Sipil di Puncak

Gubernur juga menyampaikan, adapun biaya renovasi gedung Kantor Gubernur Papua nantinya bersumber dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Provinsi setempat.

Lanjutnya, dana SILPA ini juga digunakan untuk membangun tiga gedung kantor lainnya yakni kantor Majelis Rakyat Papua, Kantor KPU dan Kantor ULP.

“Pembangunan empat kantor Gubernur Papua, MRP, KPU dan ULP Papua ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Saya yang akan meresmikan secara langsung  pada 27 Desember sebelum saya mengakhiri jabatan Gubernur di 2023,” kata Gubernur. (fia/wen)

JAYAPURA – Inspektorat Provinsi Papua terus melakukan pengawasan dan pencegahan kesalahan adminitrasi dan penyelewengan sejumlah proyek besar di lingkungan setempat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, mengantisipasi upaya pencegahan kesalahan administrasi dan penyelewangan, Inspekorat melakukan revieuw terhadap RKPD, KUA PPAS dan RKA setiap tahun anggaran termasuk TA  2022.

“Khusus untuk proyek besar seperti bangunan Kantor Gubernur Papua, Inspektorat melakukan Probity Audit yaitu melakukan audit sebelum pelaksanaan pembungunan,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (11/10).

Dikatakan Jeri, proyek besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat ini meliputi pembangunan Kantor Gubernur, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga :  Saling Menguatkan di Tengah Pandemi Corona

“Sejauh ini tidak ada kendala karena mekanisme pengawasan di lakukan sesuai norma dan standar yang berlaku,” kata Jeri.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan Kantor Gubernur Papua yang sementara direnovasi akan menjadi sebuah bangunan yang monumental. Selain itu, keberadaan gedung ini juga akan membuat Kota Jayapura sebagai kota termodern di kawasan Pasifik.

Selain Kantor Gubernur Papua, ada juga tiga gedung kantor yang sedang dibangun diantaranya Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Komisi Pemilhan Umum (KPU) Papua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua.

“Saya akan meresmikan empat gedung ini pada 27 Desember nanti sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya sebagai Gubernur Papua tahun 2023 mendatang,” kata Gubernur Juni lalu.

Baca Juga :  Lantik Kepala OPD, Pj Bupati Sarmi Minta Harus Jabarkan Kebijakan Pimpinan

Gubernur juga menyampaikan, adapun biaya renovasi gedung Kantor Gubernur Papua nantinya bersumber dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Provinsi setempat.

Lanjutnya, dana SILPA ini juga digunakan untuk membangun tiga gedung kantor lainnya yakni kantor Majelis Rakyat Papua, Kantor KPU dan Kantor ULP.

“Pembangunan empat kantor Gubernur Papua, MRP, KPU dan ULP Papua ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Saya yang akan meresmikan secara langsung  pada 27 Desember sebelum saya mengakhiri jabatan Gubernur di 2023,” kata Gubernur. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya