TPNPB-OPM Tolak Pembangunan Oleh Pemerintah
JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah aru saja menerbitkan dasar hukum untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni, Inpres nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Juga Keppres 20/2020 yang berisi pembentukan tim koordinasi pelaksana percepatan pembangunan tersebut.
Dalam Inpres, pembangunan di Papua dan Papua Barat akan melibatkan 32 kementerian. Juga sejumlah Lembaga negara dan para kepala daerah di kedua provinsi itu. mereka diberi tugas masing-masing yang spesifik untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Presiden Joko Widodo dalam Inpres tersebut menugaskan jajarannya untuk menerapkan desain baru pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Termasuk juga rencana aksinya. Ada lima kerangka baru yang digunakan. Pertama, percepatan pembangunan SDM yang dikhususkan bagi orang asli Papua.
Kemudian, percepatan tranformasi dan pembangunan ekonomiPapua yang berkualitas dan berkeadilan. Diikuti oleh percepatan pembangunan infrastruktur dasar. ’’Guna menddukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi di seluruh wilayah pulau papua,’’ terang presiden. Kerangka keempat adalah pelestarian lingkungan hidup dan terakhir reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pada prinsipnya, presiden menginginkan adanya terobosan dalam pembangunan di Papua. Sejumlah strategi dibeberkan dalam inpres tersebut. Beberapa di antaranya adalah menggunakan pendekatan pembangunan dari perspektif sosial budaya, wilayah adat dan zona ekologis. Tentu dengan fokus pada orang asli Papua.
Kemudian, basis pembangunan juga diperkecil. Khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan kawasan pegunungan. ’’Pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung,’’ lanjut presiden dalam inpres. Selain itu, ada pendekatan dialog dengan elemen masyarakat, juga pemberdayaan pengusaha OAP dan lokal Papua.
Sementara, dalam Keppres, Presiden menunjuk Wapres ma’ruf Amin sebagai dewan pengarah tim koordinasi percepatan pembangunan tersebut. Ma’ruf akan mengarahkan rencana penetapan aksi pembangunan. Juga mengoordinasikan pelaksanaannya disertai pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Ditambah memberikan arahan pelaksanaan tugas tim pelaksana.
Kemudian, Menteri Bappenas menjadi ketua harian yang membawahkan para pejabat eselon I dari sejumlah kementerian. Para eselon I itulah yang akan menjadi pelaksana. Mulai menyiapkan rencana aksi hingga menyelesaikan masalah dalam pembangunan tersebut.
Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pada tahap awal Wapres lebih dahulu mengumpulkan data terkait Papua dan Papua Barat. Seluruh staf khusus dilibatkan untuk menggali duduk perkara situasi di Papua.
’’Kedua Wapres akan gelar rapat dengan pihak-pihak kementerian terkait,’’ katanya kemarin (11/10). Dalam rapat tersebut akan dipetakan bagaimana pembangunan Papua dan Papua Barat ke depan. Apa saja kendala dan bagaimana pendanaannya selanjutnya. Termasuk target-target dalam pembangunan Papua dan Papua Barat juga akan dibicarakan.
Masduki mengatakan selama ini pembangunan infrastruktur di dua provinsi paling timur Indonesia itu sudah berjalan. Kemudian Wapres akan memberikan penekanan pembangunan SDM di sana. ’’Wapres lebih banyak fokus ke (pembangunan, Red) SDM,’’ jelasnya. Meskipun begitu pembangunan infrastruktur fisik terus dijalankan.
Menurut Masduki jika yang dibangun hanya infrastruktur fisik, nanti yang menikmati hanya para pendatang saja. ’’Ini berbahaya dan tidak bagus,’’ tuturnya. Masduki menegaskan SDM di Papua dan Papua Barat harus dikembangkan dan ditumbuhkan. Supaya warga setempat menjadi subjek pembangunan. Bukan sekadar objek dari pembangunan. Baginya pendekatan pembangunan SDM dan kesejahteraan di Papua itu penting.
Sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merespon keppres dan inpres percepatan pembangunan di Papua. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menuturkan bahwa pihaknya menolak segala bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia. “Kami akan lakukan serangan militer terhadap setiap proses pembangunan,” paparnya dihubungi Jawa Pos.
Menurutnya, percepatan pembangunan di Papua menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan akal sehat. Sebab, selama ini memang tidak ada pembangunan memadai. “Mungkin pemerintah Indonesia Sedang pusing atau malah depresi,” jelasnya.
Beberapa tahun belakangan, memang TPNPB-OPM melakukan berbagai serangan terhadap berbagai pembangunan. Dari pembangunan Jalan hingga jembatan. Hal itu ditujukan untuk melakukan sabotase dan bentuk perlawanan TPNPB-OPM.
Serangan paling parah terjadi 2018 lalu, dimana 31 pekerja proyek pembangunan jembatan tewas akibat serangan TPNPB-OPM. Kelompok itu mengklaim yang diserang merupakan anggota TNI yang menjadi pekerja proyek. Namun, TNI dan Polri memastikan bahwa warga sipil yang menjadi Korban. (byu/wan/idr/JPG)
