MERAUKE- Banyak daerah di pelosok Papua tak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat. Seperti halnya di Kabupaten Merauke yang dalam beberapa tahun lagi akan menjadi provinsi Papua Selatan.
Ya, dalam kunjungan yang dilakukan anggota Komisi A DPR Kabupaten Merauke Moses Kaibu ke Kimaam, Waan, Tabonji, Kontuar, Ilwayab dan sejumlah distrik lainnya, selama satu bulan, dia menemukan di sejumlah distrik tersebut, pendidikan yang ada di sekolah-sekolah tersebut masih tutup alias belum ada proses belajar mengajar karena guru tidak ada di tempat tugas.
‘’Dari seluruh kampung yang saya datangi, tak satupun sekolah yang buka (operasi) karena guru tidak ada di tempat tugas. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya berharap ada komitmen bersama untuk kita mengangkat harkat martabat orang asli Papua khususnya di bidang pendidikan. Ini kiranya menjadi perhatian,’’ kata Moses Kaibu dalam rapat penandatangan KUA PPAS Perubahan 2022 antara bupati dan pimpinan DPR Kabupaten Merauke,’’ Jumat (9/9).
Moses Kaibu mengharapkan, nantinya saat akan masuk sidang perubahan kalau bisa guru-guru itu sudah ada di tempat tugas. ‘’Saya harap, jangan guru di kasih dana bosnya saja. Di kasih dana BOS tapi tidak sampai di kampung. Berarti kita membiarkan korupsi itu merajalela. Karena apa yang diharapkan masyarakat tidak sampai. Lalu nanti yang disalahkan DPR dan pemerintah tidak bisa buat apa-apa. Ini saya sampaikan karena saya baru dari kampung-kampung. Semua kampung yang saya kunjungi sama,’’ terangnya.
Moses Kaibu mengungkapkan, dalam perjalanan itu dirinya melihat banyak kasus yang terjadi. Dimana ada kejadian-kejadian seperti orang baku panah. ‘’Tapi petugas keamanan tanya dia matikah tidak. Kalau mati baru kita proses. Berarti ini proses pembiaran. Minta maaf, terpaksa saya harus katakan begitu,’’ jelasnya. Ketika berada di Distrik Wan, ketika berada di pantai orang baku panah dan 3 orang terkena panah. Saat di pantai barat, 2 orang kena panah.
‘’Ketika saya di pantai barat, ada tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan aparat kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Dimana kapal-kapal memasang jaring sampai di kayu-kayu. Ini masyarakat punya wilayah menjaring. Tapi aparat mengambil tindakan dan menghukum masyarakat. Tindakan yang tidak manusiawi lagi. Kalau begitu, aparat ini tugasnya apa. Masyarakat sudah berpikir bahwa biar kita ambil tindakan sendiri,’’ jelasnya.
Karena itu, lanjut Moses Kaibu, jika nanti ada tindakan yang dilakukan masyarakat ke aparat keamanan, itu terjadi karena hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan aparat keamanan tapi dilakukan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan merugikan masyarakat sendiri.
‘Contoh kasus gelembung gulama ditimbang dengan tangan dan itu luar biasa. Saya sendiri di sana dan melihat itu terjadi. Sementara harga barang tidak bisa ditawar . Ini sebenarnya sebuah pembunuhan secara perlahan-lahan dilakukan kepada kami,’’ tambahnya. (ulo/wen)
