JAYAPURA- Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan, besarnya anggaran untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua perlu adanya tim pengawasan. Hal ini agar penggunaan anggaran PON tepat sasaran dan efektif.
Sebagaimana kata Kapolda, begitu besar anggaran negara untuk PON baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh provinsi papua khususnya PB PON.
“Ini juga merupakan pesan dari pejabat di pusat, sehingga kami dari Provinsi Papua telah mengambil inisiatif untuk membentuk tim pendampingan yang didalamnya ada Kapolda, Kajati, BPKP dan BPK,” kata Kapolda yang juga sebagai Ketua Kontingen PON XX Papua.
Lanjut Kapolda, pihaknya akan bersama sama memberikan pendampingan kepada teman teman yang ada di Koni, PB PON untuk menata kelola semua keuangan negara yang ada, sehingga kita berharap nantinya itu bisa taat asas dan tidak ada hal hal yang melanggar. “Jika nanti ada hal hal yang terabaikan kita akan ingatkan,” ucap Kapolda.
Secara terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Iwanggin Sabar Olif menyampaikan, tugas Ombudsman mengawasi semua penggunaan APBD dna ABPN di pusat maupun di daerah. “Tugas kita melakukan pengawasan terhadap semua pengguna APBD dan APBN baik di pusat maupun daerah,” kata Iwanggin kepada Cenderawasih Pos.
Lanjutnya, selain melakukan pengawasan anggaran pihaknya juga melakukan peninjauan persiapan Venue di beberapa titik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke. “Kita akan mengawasi namun semuanya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga atlet, karena ini adalah ivent besar,” ucapnya.
Iwanggin juga mengingatkan, terkait yang sudah dijanjikan Gubernur soal Rp 1 M agar bisa direalisasikan pernyataan tersebut. sebab, hal itu dilihat dan sudah didengar oleh public. (fia/wen)
