JAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri mewanti proses Pemilu yang tersisa sekira 7 bulan ke depan. Dikatakan pihak keamanan khususnya Polda Papua terus memetakan potensi persoalan yang memungkinkan terjadi saat pesta demokrasi nanti.
Namun di sini ia juga meminta KPU maupun Bawaslu untuk sama – sama berpikir terkait sistema pemilihan.
Menurut Kapolda ke depan sistem ikat atau sistem noken khusus untuk wilayah pegunungan sudah harus diubah menjadi pemilihan one man one vote atau satu orang satu suara. Ini juga bercermin pada penerapan demokrasi yang lebih maju sesuai dengan aturan main.
“Saya telah meminta kepada pemerintah daerah masing – masing termasuk lewat KPU dan Bawaslu untuk betul – betul mengontrol Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan sebisa mungkin bisa mengurangi sistem ikat noken. Sebab ini selalu menimbulkan korban dan dampak daripada pesta demokrasi,” kata Kapolda usai memimpin kegiatan di Aula Rastra Samara Polda Papua, Senin (10/7).
Pasalnya menurut Kapolda, sistema ikat ini akan mencari peluang suara untuk direbut khususnya sisa suaranya. Polda sendiri kata Fakhiri akan melakukan coffee morning keliling ke sejumlah kabupaten untuk menjelaskan potensi dan pemetaan kerawanan yang sudah dilakukan.
“Saya akan sampaikan ini kepada mereka agar kita pastikan Pemilu ini tetap one man one vote,” tambahnya.
“Memang pemerintah sudah mengambil langkah maju dengan mengambil perekaman mata tapi tidak bisa semua seperti yang kita mau sebab khusus daerah pegunungan ini masih sulit diterima,” tutupna. (ade/nat)
JAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri mewanti proses Pemilu yang tersisa sekira 7 bulan ke depan. Dikatakan pihak keamanan khususnya Polda Papua terus memetakan potensi persoalan yang memungkinkan terjadi saat pesta demokrasi nanti.
Namun di sini ia juga meminta KPU maupun Bawaslu untuk sama – sama berpikir terkait sistema pemilihan.
Menurut Kapolda ke depan sistem ikat atau sistem noken khusus untuk wilayah pegunungan sudah harus diubah menjadi pemilihan one man one vote atau satu orang satu suara. Ini juga bercermin pada penerapan demokrasi yang lebih maju sesuai dengan aturan main.
“Saya telah meminta kepada pemerintah daerah masing – masing termasuk lewat KPU dan Bawaslu untuk betul – betul mengontrol Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan sebisa mungkin bisa mengurangi sistem ikat noken. Sebab ini selalu menimbulkan korban dan dampak daripada pesta demokrasi,” kata Kapolda usai memimpin kegiatan di Aula Rastra Samara Polda Papua, Senin (10/7).
Pasalnya menurut Kapolda, sistema ikat ini akan mencari peluang suara untuk direbut khususnya sisa suaranya. Polda sendiri kata Fakhiri akan melakukan coffee morning keliling ke sejumlah kabupaten untuk menjelaskan potensi dan pemetaan kerawanan yang sudah dilakukan.
“Saya akan sampaikan ini kepada mereka agar kita pastikan Pemilu ini tetap one man one vote,” tambahnya.
“Memang pemerintah sudah mengambil langkah maju dengan mengambil perekaman mata tapi tidak bisa semua seperti yang kita mau sebab khusus daerah pegunungan ini masih sulit diterima,” tutupna. (ade/nat)
