WAMENA – Perwakilan 320 guru kontrak yang tersebar di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan menuntut agar SK mereka diaktifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam demo damai itu koordinator 320 Guru kontrak Nasri Wantik, menyatakan para guru kontrak tersebut telah mengabdikan diri mengajar di sekolah -sekolah yang ada di wilayah terjauh pada 8 kabupaten khususnya tingkat sekolah dasar.
“Selama dana otsus masih dikucurkan pemerintah pusat, maka SK guru kontrak harus diperpanjang, karena kondisi riil di lapangan memang butuh guru, sebab ini jadi satu hal penting untuk Provinsi Papua Pegunungan,”ungkapnya Selasa (7/10).
Perwakilan 320 guru kontrak juga meminta agar dinas pendidikan Provinsi Papua Pegunungan bisa memperpanjang SK mereka, dan juga meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk menyampaikan hal tersebut.
Di tempat yang sama Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs.Wasuok Demianus Siep mengaku, apa yang disampaikan para guru kontrak ini penting dan mengingatkan pemerintah untuk bisa melanjutkan program ini namun dengan berbagai pertimbangan karena untuk keputusan terakhir ada di Gubernur Papua Pegunugan.
“Kekuatan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sudah diketahui bersama ada pemangkasan untuk tahun ini, di tahun 2023/2024 itu kita punya anggara Rp 2 triliun lebih, masuk tahun 2025 awalnya Rp 2,1 Triliun lebih namun anggaran itu dipangkas lagi hingga Rp 1,8 Triliun,”jelasnya.
WAMENA – Perwakilan 320 guru kontrak yang tersebar di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan menuntut agar SK mereka diaktifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam demo damai itu koordinator 320 Guru kontrak Nasri Wantik, menyatakan para guru kontrak tersebut telah mengabdikan diri mengajar di sekolah -sekolah yang ada di wilayah terjauh pada 8 kabupaten khususnya tingkat sekolah dasar.
“Selama dana otsus masih dikucurkan pemerintah pusat, maka SK guru kontrak harus diperpanjang, karena kondisi riil di lapangan memang butuh guru, sebab ini jadi satu hal penting untuk Provinsi Papua Pegunungan,”ungkapnya Selasa (7/10).
Perwakilan 320 guru kontrak juga meminta agar dinas pendidikan Provinsi Papua Pegunungan bisa memperpanjang SK mereka, dan juga meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk menyampaikan hal tersebut.
Di tempat yang sama Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs.Wasuok Demianus Siep mengaku, apa yang disampaikan para guru kontrak ini penting dan mengingatkan pemerintah untuk bisa melanjutkan program ini namun dengan berbagai pertimbangan karena untuk keputusan terakhir ada di Gubernur Papua Pegunugan.
“Kekuatan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sudah diketahui bersama ada pemangkasan untuk tahun ini, di tahun 2023/2024 itu kita punya anggara Rp 2 triliun lebih, masuk tahun 2025 awalnya Rp 2,1 Triliun lebih namun anggaran itu dipangkas lagi hingga Rp 1,8 Triliun,”jelasnya.
