*Keluarga Korban Kerusuhan Kecewa, Minta Pertanggungjawab Hukum
WAMENA, Jawa Pos – Dua pekan pasca kerusuhan, rombongan pejabat dari Jakarta berkunjung ke Wamena, Jayawijaya, Papua. Tiba kemarin siang (8/10), mereka langsung meninjau lokasi terdampak kerusuhan di Distrik Wouma. Kemudian berdialog dengan pengungsi, masyarakat lokal, dan tokoh masyarakat. Hasilnya, semua sepakat membangun Wamena. Masyarakat yang sudah keluar, bakal difasilitasi untuk kembali.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan itu usai tatap muka dengan para tokoh dan kepala suku di Jayawijaya. ”Iya, pasti. Pasti, difasilitasi. Masyarakat yang ingin kembali ke kehidupan semula ke Wamena akan difasilitasi,” ujarnya kemarin. Sebagaimana keluar dari Wamena, masyarakat juga bakal difasilitasi naik Hercules untuk kembali ke ibu kota Jayawijaya itu.
Menurut Wiranto, semangat kebersamaan antara masyarakat non Papua dengan masyarakat asli di Wamena sudah baik. Mereka sama-sama ingin membangun Wamena. Bahkan secara terbuka mengajak masyarakat yang sudah terlanjur keluar segera kembali. ”Itu saya pikir akan terjadi secepatnya. Selama kita bisa segera memulihkan keamanan di sini, selama jaminan keamanan secara fisik terlihat,” beber mantan panglima ABRI itu.
Wiranto memastikan, Kapolri bersama Panglima TNI menjalankan tugas sebaik mungkin. Mereka bakal menjamin keamanan maupun keselamatan masyarakat dari berbagai potensi gangguan. ”Semuanya kami jamin situasi aman dan terkendali,” ungkap Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. ”Sudah ada lebih dari seribu pasukan (di Wamena). Kalau kurang kita tambah lagi,” sambung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Menegaskan keterangan Hadi dan Tito, Wiranto menyebutkan, banyak masyarakat ingin kembali ke Wamena. Dalam dialog yang berlangsung di kantor Kodim 1702/Jayawijaya, masyarakat pendatang juga mengharapkan supaya pemerintah membantu pemulangan mereka ke Wamena. ”Mereka ingin tetap tinggal di sini. Membangun kembali apa yang kemarin rusak, memulihkan kembali apa yang kemarin terjadi,” bebernya.
Sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, Wiranto mengungkapkan bahwa komitmen membangun kembali Wamena bakal ditunjukan lewat rekonstruksi sejumlah fasilitas umum yang rusak dan terbakar saat kerusuhan terjadi. Pun demikian rumah-rumah milik warga. ”Ruko terbakar, gedung-gedung instansi pemerintah yang dirusak, PLN yang terbakar, atau fasilitas umum lainnya yang dirusak, segera akan dipulihkan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan, kerusakan yang terjadi di wamena akan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Kemarin Basuki mengaku sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk melakukan proses rehabilitasi fisik bangunan yang rusak.
Basuki menjelaskan, tim dari PUPR sudah ada di lokasi guna melakukan verifikasi lapangan. Hasilnya, ada 44 bangunan pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak. “Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat. Rusak ringan ada 34, 8 kantor dan 26 sarana pendidikan,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Sepuluh kantor pemerintahan yang rusak berat diantaranya PLN, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan, dan Dinas Perhubungan. Tidak hanya itu, kantor bupati pun rusak parah. Selain kantor pemerintahan dan fasilitas publik, kerusakan lainnya adalah perumahan dan pertokoan. Yakni rumah warga sebanyak 165 rumah dan 450 ruko.
Terkait target penyelesaiannya, Basuki menjelaskan, saat ini sedang dilakukan proses pembersihan. Dalam hitungannya, pembersihan dapat dituntaskan dalam dua pekan. Jika sudah sklir, rehabilitasi bangunan akan langsung dilakukan. Agar prosesnya cepat, PUPR akan menggandeng Zeni TNI dalam pembangunannya.
”Seperti halnya kami tangani perbatasan dan bencana lain, kami kerjasama dengan TNI supaya lebih cepat,” imbuhnya. untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah juga akan menggaet pengusaha lokal dalam memenuhi kebutuhan materialnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, ketersediaan anggaran untuk rehabilitasi Wamena tidak ada kendala. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelontorkan dana sekitar Rp 474,4 miliar. “Dana saya kira relatif, saya laporkan kepada Bapak Presiden sudah cukup dan kita akan support,” imbuhnya.
Namun demikian, kunjungan Wiranto dan rombongan kemarin juga menyisakan kekecewaan. Sebagai perwakilan korban, Titus Tangkep mengaku pertemuan dengan Wiranto dan pejabat pemerintah pusat lainnya tidak membawa banyak dampak. Sebab, ada pembatasan dalam tatap muka yang dilakukan. ”Padahal perwakilan-perwakilan yang dikasih undangan mau bicara. Itu kekecewaan kami,” ungkapnya.
Titus mengakui, memang ada permintaan supaya pemerintah mengajak masyarakat yang keluar Wamena kembali. Namun, bukan hanya itu yang mereka perlu. Kepastian dan kejelasan hukum terhadap para pelaku rusuh di Wamena juga mereka tuntut. ”Bagaimana kami seperti babi dibakar. Tidak ada hak asasi manusia,” sesalnya. Dia berharap Wiranto bersama kapolri, panglima TNI, dan rombongan membaca dokumen yang dia serahkan.
Pria asal Tana Toraja itu ingin dokumen tersebut juga sampai kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ”Supaya kami pendatang, hak asasi kami dihargai. Jangan hak asasi kami dikubur begitu saja,” imbuh Titus. ”Begitu mayatnya dikubur, haknya juga dikubur. Tidak diperhatikan,” tambahnya. Untuk itu, dia meminta supaya pelaku kerusuhan ditindak oleh aparat keamanan.
Sementara itu, Ketua FKUB Jayawijaya Esmon Walilo menyampaikan, seluruh masyarakat pendatang punya hak sama untuk hidup di Wamena. Serupa dengan masyarakat asli Wamena yang punya hak hidup tinggal di mana pun di seluruh wilayah Indonesia. ”Kami tidak pernah usir saudara-saudara pendatang,” tegasnya. Dia berharap besara masyarakat pendatang yang sudah keluar Wamena segera kembali.
Bukan hanya Wamena yang jadi perhatian pemerintah. Bantuan sosial juga dikirimnan untuk pengungsi korban konflik bersenjata di Kabupaten Nduga.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, bantuan untuk Nduga terbagi dalam tiga tahap. Bantuan tahap pertama berupa logistik makanan dan beras senilai Rp2,5 miliar. Disusul paket perlengkapan sekolah, perlengkapan bermain anak, perlengkapan belajar anak, perlengkapan olahraga, perlengkapan kelompok rentan lansia dan berkebutuhan khusus dengan total Rp740.449.000 di tahap kedua.
Sedangkan bantuan tahap ketiga senilai Rp419.192.985 terdiri dari beras, makanan tambahan (ikan teri, garam, biskuit, susu) dan paket logistik (lauk pauk, makanan siap saji, sandang dan makanan anak).”Mereka menyampaikan bantuan yang mendesak saat ini adalah beras,” katanya.
Harry mengungkapkan, bantuan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah titik pengungsian. Yakni, Wilayah Mbua (Distrik Mbuwa, Distrik Dal, Distrik Mbulmuyalma), Wilayah Yigi (Distrik Yigi, Distrik Nirkuri, Distrik Inikgal), Wilayah Mapenduma (Distrik Mapenduma dan Distrik Kegayem), Kabupaten Wamena, Kabupaten Lanijaya (Distrik Kuwayage), dan Kabupaten Mimika.
“Sambil proses penyaluran bantuan tahap ketiga ini, bantuan tahap keempat untuk warga Nduga juga sudah siap disalurkan,” terang Dirjen.
Di sisi lain, lanjut dia, Kemensos juga menyiapkan layanan dukungan psikososial. Layanan ini diharapkan bisa memgurangi trauma yang dirasakan para pengungsi.
Seperti diketahui, konflik sosial di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua terjadi sejak 1 Desember 2018 antara TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Yal, Kabupaten Nduga. Akibat konflik ini warga di Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma mengungsi. (far/syn/mia/JPG)
