Ke Timika, Kapolda dan Pangdam Pantau Keamanan di Tembagapura.
JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab meninjau langsung situasi keamanan di Tembagapura pasca mengungsinya ratusan warga dari Tembagapura ke Kota Timika akibat teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak beberapa hari terakhir di daerah tersebut.
Dari data yang dihimpun Cenderawasih Pos, hingga Sabtu (7/3) lalu kurang lebih 900-an warga kampung yang berada di Distrik Tembagapura telah mengungsi ke Timika. Warga yang mengungsi berasal dari empat kampung yakni Kampung Longsoran, Kampung Batu Besar, Kampung Kimbeli dan Kampung Wa Banti.
Adapun 900-an warga tersebut diangkut dengan menggunakan 13 bus anti peluru milik PT. Freeport. Dalam perjalaanan dari Tembagapura ke Timika, ratusan warga yang mengungsi ini dikawal oleh anggota TNI-Polri.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyampaikan, setelah sampai di Timika mereka akan diantar menggunakan truk yang sudah disiapkan. Warga tersebut diantar hingga ke kediaman mereka di Timika seperti ke SP 5, SP 12, Kwamki dan daerah lainnya.
“Alasan warga ingin mengungsi ke Timika karena suasana di kampung sudah tidak nyaman, terkait adanya KKB yang sudah menempati dan mengganggu masyarakat kampung. Mereka (KKB, Red) meminta makanan dengan paksaan dan menodongkan senjata,” ucap Kamal, Sabtu (7/3).
Sementara itu, terkait dengan beredarnya pernyataan Komandan Operasi komando Nasional TPNPB-OPM Lekagak Talenggeng yang mengatakan mematikan pasukan keamanan Indonesia sebanyak 17 orang tewas dibantah oleh Polda Papua.
Selain itu, Lekagak Talenggeng juga mengatakan bahwa ada ratusan orang warga Tembagapura mengungsi ke Timika akibat kontak tembak antara TNI-Polri dan pasukan TPNPB-OPM.
Kombes Pol AM Kamal menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari anggota di lapangan bahwa ada anggota TNI-Polri yang gugur saat kontak tembak di Tembagapura dan pernyataan dari Lekagak itu tidak benar alias hoax.
“Terakhir kejadian gugurnya anggota Brimob bernama Bharatu (Anumerta) Doni Priyanto saat kontak tembak dengan KKB di Kali Kabur, Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua pada hari Jumat (28/2) lalu,” ucap Kamal.
Dikatakan, kehadiran TNI-Polri di Tembagapura karena adanya aksi penembakan yang dilakukan KKB beberapa waktu lalu di area PT.Freeport Indonesia.
“Kami akan lakukan penegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan tindakan melawan hukum sesuai Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Secara terpisah, setelah mendapat laporan tentang kontak tembak yang terjadi antara TNI-Polri dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) beberapa hari terakhir di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab bersama rombongan berangkat menuju Timika untuk melihat secara langsung situasi dan kondis yang berada di Mimika.
Tiba di Mimika, Pangdam XVII/Cenderawasih melaksanakan pertemuan dengan wakil bupati dan unsur OPD Pemkab Mimika guna membicarakan solusi terkait turunnya masyarakat di Kampung Banti, Utikini dan sekitarnya akibat kontak tembak yang terjadi di Tembagapura.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob meminta bantuan Pangdam untuk membantu masyarakat yang berada di kampung Banti, Utikini dan sekitarnya agar bisa dievakuasi menuju kota Timika.
“Kita dari TNI khususnya Kodam XVII/Cenderawasih yang mempunyai wilayah teritorial di Papua ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman,” ucap Pangdam.
Sementara itu, Kepala Badan Staf Makodam III, Kali Kopi Timika, Hendrik H. Wanmang mengatakan aksi penembakan di areal PT Freeport Mc Moran di Timika merupakan Perintah Operasi (PO) sejak tahun 2017. Menurutnya perintah itu terus dilanjutkan sampai dengan saat ini.
Aksi penyerangan besar-besaran itu untuk menutup areal tambang tersebut. Karena pihak TPN-OPM menilai perusahaan PT. Freeport Indonesia merupakan akar persoalan politik Papua Barat hingga saat ini.
“Menyangkut aksi rentetan penembakan yang beberapa hari dilakukan, memang dilakukan oleh kami, TPN-OPM,”kata Hendrik H. Wanmang saat dihubungi media ini, Sabtu (7/3).
Sebelum operasi ini dimulai, pihaknya yang terdiri dari seluruh pertahanan TPN-OPM mengadakan deklarasi persatuan dan kesatuan TPN OPM di Ilaga Puncak pada tanggal 1-5 Agustus 2019.
“Hasilnya, kami bersepakat seluruh perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi TPN-OPM untuk mengadakan aksi pertempuran dan memberikan kepercayaan penuh, yang diinstruksikan oleh seluruh pimpinan TPN-OPM kepada Tuan Geminus Lekagak Telenggen sebagai komandan operasi umum untuk memimpin penghancuran aset Freeport,” ungkapnya.
“Kegiatan pertempuran ini sudah berlangsung dari kemarin, dari tanggal 1 sampai sekarang.
Jadi tidak ada penentuan waktu untuk berakhirnya pertempuran itu sebelum tuntutan kami untuk menentukan nasib sendiri terlaksana,” sambungnya.
Pihaknya juga menurunkan kekuatan penuh untuk melaksanakan misinya itu. Namun dia enggan menyebut berapa kekuatan personel yang diturunkan.
“Kekuatan penuh dan arah target sasaran penyerangan kami itu ke areal PT Freeport itu harus dihancurkan. Karena Freeport sebagai sebab yang menyebabkan akar masalah atau menyebabkan penjajahan atas bangsa Papua Barat,” ujarnya.
Dia juga mengkalim sudah melakukan penembakan terhadap TNI dan Polri di wilayah itu. Hanya dia tidak menyebut berapa jumlah anggota TNI-Polri yang terkena tembakan.
“Jadi masalah dari pihak TNI-Polri itu, kami hanya menembak dan kami bukan turun untuk menghitung berapa jumlah korban. Yang jelas kami sudah menembak mereka dan yang bisa memperlihatkan kepada publik berapa korban TNI-Polri sekian banyak itu kembali kepada TNI-Polri itu sendiri,” tegasnya.
Disinggung mengenai keberadaan masyarakat sipil di wilayah itu yang diungsikan ke Timika, menurutnya warga sipil lebih baik meninggalkan tempat areal tambang Freeport itu. Kendati demikian, dia menegaskan tidak akan menembak warga sipil ataupun orang asli Papua.
Dia juga mengklaim sampai saat ini belum ada warga sipil yang dilaporkan menjadi korban dalam penyerangan itu.
“TPN-OPM sudah melihat yang mana yang masyarakat sipil mana yang musuh. TPN-OPM melakukan penyerangan dengan bijaksana dan tidak menutup mata. Harus lihat apakah dari masyarakat sipil ada korban atau tidak, kan tidak ada. TPN-OPM melihat musuhnya bukan masyarakat sipilnya,” ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, berdasarkan perintah operasi bahwa medan tempur sudah ditentukan dari Eksber sampai Porsait maka seluruh wilayah area pertambangan Freeport MC Moran itu sebagai wilayah tempur. Oleh karena itu seluruh masyarakat pribumi maupun non Papua segera harus menghindar.
“Tidak harus dikatakan diungsikan karena pernyataan itu sudah jelas, kami sampaikan di hadapan publik di muka umum. Jadi masyarakat tidak bisa bertahan diri di dalam lingkungan itu ataupun TNI-Polri tidak boleh memanfaatkan masyarakat sebagai pemalang atau pelindung diri itu tidak boleh. Harus memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat supaya mereka bisa keluar dari wilayah pertempuran itu,” pintanya.
Dia kembali menegaskan bahwa aksi penyerangan yang disebut sebagai perang oleh pihak TPN OPM itu akan terus berlangsung sampai pemerintah Indonesia, memberikan kedaulatan kepada Papua Barat.
“Kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa sampai saat ini tuntutan kami sudah jelas memberikan kembali kedaulatan hak kepada bangsa Papua Barat yang sudah dianeksasi kan oleh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia ke dalam pemerintahan Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik di atas tanah Papua dengan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap pertambangan Freeport MC Moran di atas tanah Papua,” tambahnya. (fia/roy/nat)
