*Bupati Puncak Jaya Bantu Dana Hibah Rp 10 M
MULIA-Konflik perang suku yang terjadi di wilayah II yang meliputi 10 distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, berakhir dengan perdamaian.
Dua kelompok yang selama ini bertikai yaitu kelompok atas dan kelompok bawah, sepakat mengkahiri pertikaian.
Di hadapan Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP., MM., Forkopimda Kabupaten Puncak Jaya, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat, perwakilan kedua kelompok yaitu pelaku dan korban dari 10 distrik menandatangani prasasti dan BAP Perjanjian Damai nomor : 189/721/SET.
Usai penandatanganan perjanjian kesepakatan perang suku wilayah II yang dilakukan di Lapangan Alun-alun Distrik Ilu, Bupati Yuni Wonda menyerahkan bantuan dana hibah perdamaian sebesar Rp 10 miliar. Dimana setiap kelompok menerima bantuan hibah sebesar Rp 5 miliar.
Bantuan juga diserahkan ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Zakaria Telenggen dan anggota DPRD Puncak Jaya sebesar Rp 2 miliar.
Sumbangan secara adat budaya juga diserahkan oleh ASN, tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang hadir dalam acara itu masing-masing 2 noken untuk kedua belah pihak.
Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM bersama Forkopimda Kabupaten Puncak Jaya memberikan perhatian serius terhadap perdamaian kedua kelompok ini, sehingga turun langsung ke lokasi untuk menyelesaikan konflik perang adat yang berlangsung sejak 2018. Dimana hampir puluhan korban jiwa melayang dan beberapa rumah menjadi korban perang saudara ini.
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda menuturkan agenda perdamaian antara pihak atas dan pihak bawah ini merupakan perang pecah sejak tahun 2018 tepatnya tanggal 22 Juni 2018 pasca pergeseran kepala kampung.
Bupati Yuni Wonda mengakui untuk melakukan pembenahan para kepala kampung, mempunyai tantangan yang berat.
“Saya pernah melantik 302 kepala kampung. Namun, ada beberapa pihak yang tidak menerima sehingga terjadi peperangan yang luar biasa, bahkan memakan korban jiwa,” bebernya. Peristiwa itu merupakan salah satu catatan hitam di Puncak Jaya.
Dirinya menyebutkan bahwa titik tempat peperangan terjadi tersebar luas di 10 distrik atau dikenal dengan wilayah II yang meliputi Distrik Kalome, Wonwi, Waegi, Ilu, Yamoneri, Taganombak, Nume, Nioga, Gubume dan Torere.
Pertikaian ini menurut Bupati Yuni Wonda, melumpuhkan sebagian aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah II. “Dalam perjalanan pemerintahan selama 3 tahun pembangunan, baik pembangunan fisik rumah, pendidikan untuk anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan termasuk juga pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja, semua macet dan terkendala,” ucap Yuni Wonda.
Selama 3 tahun pertikaian berlangsung, kelompok masyarakat terpecah dengan menggunakan ikat kepala noken dan rias muka serta membawa panah ke mana-mana tanda perang masih ada.
Mengenai bantuan dana hibah yang diserahkan Pemkab Puncak Jaya, Bupati Yuni Wonda menjelaskan bahwa bantuan tersebut untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologi masyarakat pasca perang suku.
“Kami memberikan bantuan uang sebesar 5 miliar rupiah untuk bagian atas dan 5 miliar untuk bagian bawah, jadi total 10 miliar. Kemudian dari pimpinan DPRD memberikan bantuan 2 miliar sehingga total bantuan keseluruhan adalah 12 miliar rupiah. Ditambah dengan secara adat budaya baik yang hadir dari ASN, tokoh masyarakat dan yang hadir ikut memberikan sumbangan masing-masing 2 noken untuk kedua belah pihak” tambahnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, secara resmi pemerintah daerah melakukan mediasi serta memfasilitasi agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan daerah, tidak ada lagi permusuhan.
Adapun pernyataan baik dari pihak pelaku maupun pihak korban yang telah ditandatangani sebagai tanda peperangan telah selesai diakhiri dengan penandatanganan pernyataan di atas materai Rp 10.000.
Bupati Yuni Wonda menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang ikut terlibat dalam kegiatan perdamaian sehingga dapat berjalan dengan baik. Terlebih kepada kedua belah pihak yang dinyatakan telah berdamai yang ditandai dengan saling berjabat tangan dan berpelukan antara kepala perang yaitu Absen Geley sebagai pimpinan bagian atas dan Kenius Wonda kepala perang, pimpinan bagian bawah.
Pimpinan keamanan baik TNI dan Polri di Kabupaten Puncak Jaya juga turut menyampaikan situasi selama kegiatan berlangsung, keadaan dalam kondisi aman dan terkendali.
Dandim 1714/PJ, Letkol Inf Rofi Irwansyah, S.IP, M.SI, meminta agar tradisi adat yang mengandung unsur kekerasan harus diminimalisir, sehingga tidak menimbulkan perpecahan serius di masyarakat.
“Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan peperangan. Ada jalan perundingan yang bisa ditempuh,” kata Dandim Rofi Irwansyah.
Senada dengan hal itu Wakapolres Puncak Jaya, Kompol Irianto John, S.Sos mendukung upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan situasi di masyarakat. Serta menjadi pelajaran berharga agar pertikaian segera usai.
Pihaknya berharap apapun yang menjadi keputusan pemerintah daerah adalah sesuai dengan keputusan bersama demi kepentingan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya. “Pihak keamanan berharap kekerasan dapat diminimalisir dan ke depannya setelah penyelesaian perdamaian ini pemerintah dapat lebih berfokus kepada pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat,” pungkasnya.(Humas/nat)
