Thursday, March 28, 2024
26.7 C
Jayapura

Presiden Tegas Ingatkan Menteri

Perintahkan Tak Ada Lagi Suara Penundaan Pemilu

JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Namun, pernyataan presiden kemarin (6/4) lebih tegas. Dia menyentil para menterinya agar tidak membuat gaduh mewacanakan isu-isu tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam pengantar sidang paripurna. Kegiatan itu ditayangkan melalui Youtube Sekretariat Presiden. ’’Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan soal penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan), tidak,’’ ujarnya.

Jokowi mengingatkan, masih banyak tugas yang harus dituntaskan. Dalam melaksanakan tugas, dia ingin agar seluruh menteri dan kepala lembaga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. ’’Fokus pada bekerja dalam menangani kesulitan yang kita hadapi,’’ katanya.

Baca Juga :  Pilih Bangun Klinik, Apotek, dan PAUD

Sebelumnya, Jokowi tidak merespon langsung manuver sejumlah menteri yang membahas isu penundaan pemilu. Presiden Jokowi hanya menyatakan sikap bahwa aturan konstitusi sudah jelas. Presiden memastikan akan taat kepada konstitusi.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi. Terutama, melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. ’’Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden,’’ kata Puan usai bertemu dengan Jokowi kemarin.

Puan juga mendukung pernyataan Presiden, bahwa ada persoalan bangsa yang harus dihadapi dan diatasi. Seperti misalnya, isu kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat.

’’Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,’’ imbuh Puan.

Baca Juga :  Menkes Tertarik Kembangkan Inovasi Wolbachia Untuk Tekan Kasus Dengue

Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden. ’’Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih menjelang Hari Raya sekarang ini,’’ ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi sudah tepat. Menurut dia, tugas para menteri adalah membantu presiden mengatasi berbagai persoalan yang ada. ’’Menteri harus bekerja keras menunaikan tugas pokoknya,’’ tegasnya. (lyn/lum/bay/JPG)

Perintahkan Tak Ada Lagi Suara Penundaan Pemilu

JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Namun, pernyataan presiden kemarin (6/4) lebih tegas. Dia menyentil para menterinya agar tidak membuat gaduh mewacanakan isu-isu tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam pengantar sidang paripurna. Kegiatan itu ditayangkan melalui Youtube Sekretariat Presiden. ’’Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan soal penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan), tidak,’’ ujarnya.

Jokowi mengingatkan, masih banyak tugas yang harus dituntaskan. Dalam melaksanakan tugas, dia ingin agar seluruh menteri dan kepala lembaga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. ’’Fokus pada bekerja dalam menangani kesulitan yang kita hadapi,’’ katanya.

Baca Juga :  Orang Tua Tidak Izinkan, Sekolah Tidak Bisa Paksa

Sebelumnya, Jokowi tidak merespon langsung manuver sejumlah menteri yang membahas isu penundaan pemilu. Presiden Jokowi hanya menyatakan sikap bahwa aturan konstitusi sudah jelas. Presiden memastikan akan taat kepada konstitusi.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi. Terutama, melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. ’’Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden,’’ kata Puan usai bertemu dengan Jokowi kemarin.

Puan juga mendukung pernyataan Presiden, bahwa ada persoalan bangsa yang harus dihadapi dan diatasi. Seperti misalnya, isu kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat.

’’Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,’’ imbuh Puan.

Baca Juga :  Jokowi Desak RUU TPKS Segera Disahkan

Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden. ’’Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih menjelang Hari Raya sekarang ini,’’ ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi sudah tepat. Menurut dia, tugas para menteri adalah membantu presiden mengatasi berbagai persoalan yang ada. ’’Menteri harus bekerja keras menunaikan tugas pokoknya,’’ tegasnya. (lyn/lum/bay/JPG)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya