Menurut Sri, nominal Rp 10 ribu jika diluar Papua mungkin masih bisa dijangkau jika dilihat dari realita harga-harga bahan pokok yang cendrung murah ketimbang di Papua. Hanya untuk Papua ini tak bisa diterapkan. Ia mengaku sempat berkeliling disejumlah warung di Kota Jayapura namun tidak mendapatkan menu makanan dengan harga Rp 10 ribu yang cukup lengkap.
“Ada yang harganya hanya Rp 10 ribu tetapikan cuma dapat tahu tempe. Nah, berarti berkurang itu nilai gizinya, tidak mencukupi, padahal pilihan utama protein yang bagus nilai biologisnya adalah dari hewani. Contohnya ikan, ayam, daging, telur dan lain-lain,” sambung Sri.
Karena itu Sri menganggap harga Rp 10 ribu porsi dalam program MBG tidak cukup untuk wilayah Papua, sebab makanan gizi seimbang di Kota Jayapura sekitarnya minimal harga Rp 20 ribu. “Dan itu hanya bisa mendapatkan paling tidak satu potong ikan atau protein hewani lain dan sedikit sayur-sayuran,” katanya.
Iapun khawatir dana Rp 10 ribu itu berpotensi dipotong dengan biaya-biaya operasional lain sehingga semakin menjatuhkan nilai gizi makanan. Seperti biaya transportasi dan administrasi dan lain sebagainya. “Pertanyaannya apakah betul Rp 10 ribu tidak akan dipotong-potong lagi? Karena dari pengalaman, banyak program-program pemerintah yang digembar-gemborkan sekian rupiah, tapi sampai ke tangan sasaran kadang tidak sesuai diharapkan,” ujarnya.
Dan untuk memenuhi asupan gizi yang seimbang, Sri menyarankan pemerintah menggali pangan lokal yang lebih murah dan bergizi, seperti ubi dan ikan yang melimpah di Papua termasuk subsidi silang antara di Pulau Jawa dengan Papua jika ingin memenuhi asupan gizi yang seimbang, karenanya ia berharap jangan samakan harga di Jawa dan di Papua.
Selain itu terkait MBG ini penting untuk dilalukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar dikemudian hari masyarakat tidak ketergantungan dan salah paham dengan program ini. Dirinya pun mengaku Poltekkes Jayapura siap membantu jika dibutuhkan baik fisik maupun pemikiran.
“Pentingnya pemerintah lakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat tidak ketergantungan dan salah paham dengan program itu. Poltekkes siap bantu pemerintah jika dibutuhkan,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan tanggapan terkait program nasional MBG yang diangkat dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid menyampaikan bahwa Pemkot Jayapura tetap mendukung penuh program tersebut.
“Secara kebijakan pasti kita dukung, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah sumber anggaran dari program tersebut,” ujar Abdul Majid saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya. Hanya Majid menyebut bahwa ini membutuhkan anggaran yang besar.
“Tahun 2023 lalu, kita sudah pernah menjalankan program serupa, saat itu suport sistem penuh oleh Unicef terhadap 13 sekolah di Kota Jayapura. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran jika program ini sepenuhnya sudah dijalankan, kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Menurut Abdul Majid, total anggaran yang dibutuhkan dalam program tersebut diperkirakan mencapai tiga ratus miliar lebih. Angka tersebut sudah dikalkulasikan dengan jumlah sekolah dan siswa-siswi mulai dari TK, SD, SMP dan SMA atau SMK di Kota Jayapura dan juga kesesuaian harga di Indonesia bagian timur khususnya Papua.
“Jumlah siswa-siswi mulai dari TK, SD, SMP dan SMA atau SMK di Kota Jayapura kurang lebih sebanyak 62.000 orang, jika program tersebut dijalankan tiga kali dalam satu minggu, maka anggaran yang dibutuhkan dalam satu tahun berkisaran ratusan miliar,” bebernya. Secara teknis juga, program ini akan melibatkan beberapa instansi terkait seperti kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, sosial dan yang lainnya.
“Untuk skala nasional, hari ini dilaunching secara serentak di beberapa daerah, namun untuk kita di Papua atau Kota Jayapura belum ada petunjuk resmi,” bebernya. “Ada tiga unsur dalam program ini, MBG, sosialisasi gizi dan juga pemberian kapsul merah kepada para siswi di sekolah-sekolah,” lanjutnya. “Dalam anggaran program ini hamya bicara tiga unsur saja, namun terkait tenaga teknis seperti tukang masak dan yang lainnya belum termasuk didalamnya, tentu ini juga kita hafus pikirkan,” tutupnya.
Pemprov Papua juga belum menjalankan program ini. ada 8 kabupaten dan 1 kota yang belum menerapkan MBG. Pasalnya pemerintah Provinsi Papua masih menunggu petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG. Khususnya terkait mekanisme penganggaran dan pelayanan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
