JAYAPURA-Lama tak pernah terdengar pemberitaan terkait aktivitasnya, Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti, Kamis (7/1) melakukan pergantian direksi.
Perusahaan yang lebih sering bekerja mendistribusikan beras ke daerah-daerah ini memang dikenal sebagai perusahaan yang terkadang muncul masalah. Sering ada protes para pekerjanya yang tak sejalan dengan kebijakan. Nah Pemprov Papua sendiri akhirnya mengambil satu langkah berani dengan melakukan pergantian jajaran direksi.
Tercatat ada empat nama baru yang menduduki posisi direktur termasuk jabatan direktur utama. Dimana Yarius Balingga, SE., ditunjuk untuk memimpin perusahaan daerah ini selama 4 tahun ke depan.
Yarius yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR Papua ini menggantikan posisi direktur lama Wellem Karinda. Sedangkan tiga nama baru lainnya adalah Ruben Magai sebagai Direktur Umum dan SDM, Drs. Antonius sebagai Direktur Administrasi Keuangan dan Ardi Logo sebagai Direktur Perniagaan.
Keempatnya resmi dilantik oleh Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa mewakili Gubernur Papua sesuai SK Nmor 188.4/383/Tahun 2020 tentang pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Irian Bhakti.
Doren dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemprov Papua memberi apresiasi pada perubahan PD. Irian Bhakti kali ini mengingat keberadaan perusahaan ini untuk mendukung aspek pembangunan di Papua. Pelantikan ini merupakan pelantikan baru. Dirinya berharap direktur utama dan pengurus lainnya segera melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dilakukan perusahaan beberapa tahun sebelumnya.
Dari evaluasi tersebut barulah disiapkan program dan proyeksi yang harus dilakukan dalam pelayanan. Doren meminta perusahaan – perusahaan di Papua termasuk PD Irian Bhakti perlu membangun koordinasi dengan gubernur melalui Dinas Perindagkop guna membangun sinergitas dan kerja bersama.
“Harus satu semangat, membangun sinergi yang kokoh bersama dinas terkait sehingga tugas – tugas PD Irian Bhakti baik penyaluran jatah beras bagi ASN ke berbagai daerah di Papua berjalan sesuai harapan. Ini memang berat namun dengan pengurus yang enerjik dan bisa berkomunikasi dengan bupati wali kota saya pikir tak ada masalah,” kata Doren disela- sela pelantikan di Swisbell Hotel Jayapura, Kamis kemarin.
Pelantikan ini disaksikan Asisten II Setda Papua, DR. Drs. Musaad dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua. Doren melihat dari tugas PD Irian Bhakti dalam mendistribusikan beras ini jika semua berjalan lancar tentunya kebutuhan beras akan terpenuhi dan para ASN bisa lebih tenang dalam mengabdi. “Jika pendistribusian aman paling tidak tugas ASN di daerah tidak terganggu. Ini ibarat gubernur memperhatikan seluruh ASN di Kabupaten kota dan ini tugas mulia, kami berharap bisa dijalankan sebaik – baiknya,” harap Doren.
Lebih jauh dikatakan Pemprov Papua juga mendukung perkembangan perekonomian di Papua dan pemerintah berharap baik perbankan dan perusahaan daerah bisa membangun kolaborasi yang baik guna pembangunan Papua. “Yang terakhir, yang belum tertib bisa ditertibkan dan yang belum beres segera dibereskan dan tetap berkoordinasi. Perlu kerja sama yang baik sehingga saling menguntungkan, ada pendapatan yang pasti untuk pemerintah daerah. Lalu Perindagkop jika melihat ada yang perlu diperbaiki maka bisa berkoordinasi dengan perusahaan,” pintanya.
Disini Doren mengakhiri sambutan dengan meminta agar PD Irian Bhakti berbenah dan bekerja fokus serta bekerja maju. “Ingat yang belum ditertibkan harus ditertibkan, jika belum jalan bagus itu diperbaiki. Jangan sedikit – sedikit ganti direksi sebab jika itu dilakukan artinya pak gubernur juga mengevaluasi,” pungkasnya.
Sementara Direktur baru, Yarius Balingga mengulas mulai dari histori perjalanan lahirnya PD Irian Bhakti. Ia menyampaikan bahwa dulunya perusahaan ini bernama N.V Oonimigy yang dimiliki pemerintah Belanda dan didirikan kemudian diresmikan pada tahun 1956.
Setelah itu pemerintah Belanda meninggalkan Irian Barat pada tahun 1963 kemudian pemerintah Indonesia membeli perusahaan tersebut dan mengganti namanya menjadi perusahaan negara (PN) Irian Bhakti. Tahun 1969 setelah pelaksanaan Pepera, pemerintah pusat menyerahkan PN Irian Bhakti ini kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Irian Barat dan mengganti namanya menjadi Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti.
Yarius merincikan bahwa PD Irian Bhakti sendiri bergerak dibidang usaha sesuai Perda Nomor 5 tahun 1986. Dimana pasal 6 menjelaskan bagian yang dikerjakan antara lain, bidang perdagangan umum, eksport import, bidang produksi, bidang distribusi barang niaga umum, bidang jasa dan farmasi.
“PD Irian Bhakti memiliki aset berupa tanah dan bangunan baik gedung, kantor, gudang dan perumahan pegawai yang tersebar di seluruh cabang PD Irian Bhakti di Papua dan Papua Barat. Hingga tahun 2021 perusahaan ini di Papua dan menjadi perusahaan yang memiliki sejarah kuat lahirnya ekonomi skala besar di Papua karena sudah berlangsung selama 57 tahun,” beber Yarius.
Ia menyebut perusahaan ini menjadi sejarah bagi pemerintah Papua sekaligus menjadi tantangan dalam meneruskan dan menjalankan perusahaan ini.
Yarius menyebut Gubernur Papua di era Lukas Enembe dan Klemen Tinal memiliki visi membangun Papua yang mandiri dan sejahtera. Visi misi ini menjadi bagian sekaligus tantangan pemerintah daerah melalui perusahaan daerah yang sudah cukup lama. “Ini menjadi tantangan bagi kami secara khusus para direksi dimana dari kepercayaan yang diberikan paling tidak kami harus bisa menerjemahkan visi misi tersebut,” lanjutnya.
Kepemimpinan gubernur dan wakilnya masih berlanjut dan para direksi akan bersama – sama dengan kesatuan hati akan berupaya mewujudkan apa yang menjadi visi misi tadi.
Ia berpendapat hanya dengan bergandengan tangan serta didukung lewat konektivitas yang baik dari pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik saham tentu visi misi ini bisa direalisasikan meski kemungkinan belum 100 persen. “Tapi kami akan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi bersama, menciptakan kemandirian dan kemajuan bagi daerah untuk sebuah kesejahteraan,” ucapnya optimis.
Disinggung soal langkah selanjutnya, Yarius mengatakan yang pertama dilakukan adalah bagaimana melakukan evaluasi dan merestrukturisasi struktur atau perangkat perusahaan.
Ini perlu dilakukan karena ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan dan semua harus dimulai dari dalam. Memperbaiki yang rusak kemudian bersama – sama melihat ke depan guna mewujudkan visi . “Perusahaan ini tak boleh “sakit” terus dan harus bisa tumbuh untuk memberi nilai plus bagi daerah dan gubernur menginginkan agar perusahaan ini bisa eksis dan menjawab tantangan dari tugas dan tanggung jawab yang diemban,” tambahnya.
Lainnya Yarius mengutarakan bahwa ada hal – hal yang akan dikonsentrasikan untuk memulai perubahan lewat tiga hal. Pertama porto folio usaha, kedua soal sumber daya manusia dan ketiga adalah sistem informasi akutansi managemen dan tentunya ini searah dengan konsep restrukturisasi yang harus dilakukan oleh pemilik perusahaan sehingga jika semua berjalan sesuai planing maka dari status Perusahaan Daerah paling tidak bisa berubah menjadi Perseroan Terbatas.
“Ini menjadi satu tantangan namun harus dihadapi dan diselesaikan agar ada nilai bagi perusahaan termasuk sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham,” jelasnya.
Pemprov Papua sebagai pemegang saham tentunya mengharapkan adanya pertumbuhan usaha yang tak hanya memberi manfaat bagi pemerintah Papua tetapi juga kepada masyarakat. “Harapan kami dengan dukungan dari pemprov dan kesatuan hati dari para direksi dan dukung dengan produktivitas kinerja yang baik maka pelan namun pasti akan menuju perubahan. Kami juga menaruh harap status PD (perusahaan daerah) ini akan berubah satu saat nanti,” tutupnya. (ade/nat)
