JAYAPURA – Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengaku prihatin dan kecewa atas terbakarnya kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Dimana kebakaran tersebut terjadi pada Minggu (6/8) dini hari.
“Saya sangat prihatin dan kecewa kantor KPU dibakar. Entah dibakar atau terbakar, hanya alam Dekai, Tuhan dan pelakunya yang tahu. Namun ini murni kriminal dan ini dalam wilayah otoritas Polisi untuk mengejar, menangkap, menghukum dan mengadili pelaku,” tegas Bupati Didimus Yahuli kepada wartawan, Minggu (6/8) malam.
Bupati Didimus mengaku susah untuk menyimpulkan bahwa peristiwa kebakaran tersebut ada kaitannya dengan serangkaian peristiwa yang terjadi di Yahukimo selama ini.
“Yang pasti ini adalah kejahatan, belum bisa kita katakan kalau ini dari kelompok mana, orang apa dan juga akibat dari apa serta dampak dari apa. Pasalnya selama ini terjadi jika itu dibakar oleh OPM, maka itu tidak ada kaitannya. OPM punya kepentingan apa dengan KPU, kan logikanya tidak masuk akal,” paparnya.
Kendati kantor KPU Yahukimo terbakar, namun Bupati Didimus meyakini bahwa tahapan Pemuli tidak terganggu. Sebab, komisioner KPU bersama para stafnya bukan bekerja di gedung, melainkan bekerja di komputer.
“Saya yakin tahapan tidak terganggu, jika dokumen baik maka semua akan berjalan dengan baik. Saya percaya KPU mampu mengatasi tahapan yang ada,”tuturnya.
Disinggung terkait dengan perhatian pemerintah kepada KPU Yahukimo, Bupati Didimus menyampaikan jika pihaknya akan memikirkan untuk bangunan sementara atau darurat.
“Saya mau temukan dulu pelakunya, supaya ada kepuasan timbal balik. Kalau orang bikin begitu (bakar-red). Kemudian kita baikan dan bangun lagi gedung baru, sampai kapan seperti ini. Tetapi kalaupun kita membangun gedung yang baru, kita akan membangun yang lebih baik, supaya KPU ke depan dapat bekerja dengan tenang dan nyaman,” bebernya.
Selain itu, Bupati Didimus mengaku jika selama ini hubungan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan aparat keamanan sejauh ini berjalan dengan baik. Sementara terkait kesiapan untuk hari H jelang pesta demokrasi tahun 2024, menurutnya masih terlalu dini untuk dibicarakan. (fia/nat)
