Dana Pilkada Dicicil, Bisa Jadi Ada Sektor yang Harus Dikorbankan
JAYAPURA-Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mempersilakan pemerintah daerah untuk memenuhi anggaran Pilkada 2024 dengan cara dicicil alias dengan penganggaran tahun jamak (multi-years).
Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diana Simbiak menyampaikan, pada prinsipnya KPU sedang merencanakan soal anggaran. Namun perencanaan ini baru sebatas dibahas di lingkungan KPU itu sendiri.
“Untuk membicarakan keluar atau untuk menyampaikan kepada pemerintah itu belum, tapi kami juga baru menyiapkan sebatas internal kami soal anggaran ini,” ungkap Diana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (6/4).
Lanjut Diana, jadwal KPU Papua ketika sudah jelas disahkan dan KPU sudah laksanakan tahapannya. Sebagaimana dalam tahapan itu ada rancangan salah satunya perencenaan terkait dengan anggaran.
“Sebelum kami masuk dalam perencanaan anggaran, kami masih membahasnya sebatas internal kami untuk melakukan penyusunan. Dengan melihat kembali penyusunan anggaran dari pemilu tahun 2018 dan tahun 2019,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga melihat dengan standar daerah dan estimasi penganggaran dari tingkat kemahalan. Sebab, harga tahun 2019 berbeda dengan harga yang ada pada tahun 2024 nantinya. Untuk itu, penting sekali dilihat dengan baik dengan standar daerah masing masing di 29 KPU kabupaten/kota.
“Kita akan rencanakan bertemu dengan teman-teman di 29 KPU kabupaten/kota untuk mereka juga menyiapkan rancangan mereka. Tahapan kita, sebelum disahkan kita sudah harus ada datanya dan prinsipnya persiapannya sudah ada,” pungkasnya.
Sementara itu, penganggaran tahun jamak (multi-years) untuk dana Pilkada 2024 mendapat tanggapan dari salah satu anggota Banggar DPR Papua, Darwis Massi.
Darwis melihat bahwa jika akan dilakukan untuk Pilkada tahun 2024 maka paling tidak sudah dilakukan saving sejak APBD tahun 2022. Nah yang jadi masalah menurut Darwis adalah penganggaran ditingkat provinsi maupun kabupaten saat ini tengah terjadi penurunan yang cukup drastis dan terjadi dihampir semua sumber pendapatan.
Ia justru khawatir dengan rencana ini malah ada sektor yang harus dikorbankan. “Kami berpikir jika untuk tahun 2024 maka bisa jadi APBD tahun ini sudah harus dipersiapkan. Wah ini repot nanti sebab APBD di provinsi dan kabupaten kota sedang tidak bagus. Sedang terjadi penurunan yang cukup besar,” kata Darwis melalui ponselnya, Rabu (6/4).
Lalu jika dana cadangan mau dicicil sebagai multiyears dari APBD berjalan maka diyakini dampaknya cukup besar terhadap jalannya pemerintahan di daerah. “Pasti ada sektor-sektor lain yang dikorbankan. Saya kira ini akan jadi persoalan baru,” tambahnya.
Menurut politisi PKS ini rencana tersebut justru menjadi pekerjaan untuk pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan pusat maupun daerah untuk meningkatkan nilai ekspor dan devisa negara. “Saat ini malah untuk menutup defisit anggaran secara nasional dipakai strategi yang justru bisa membebebani kepentingan rakyat sendiri. Lihat saja rencana kenaikan harga BBM mulai dari pertamax maupun pertalite termasuk PPN naik 11 persen. Saya pikir ini satu kebijakan yang keliru. Sebab imbasnya pasti harga akan naik rakyat jadi tambah sengsara,” bebernya.
Dari narasi yang dimunculkan ini, Darwis justru berpikir bahwa bisa jadi rencana yang dimunculkan ini adalah rekayasa untuk menunda Pilkada tahun 2024 ke tahun 2027. “Semoga bukan ke sana, sebab kalau itu dilakukan yang terdampak adalah masyarakat banyak juga,” tutupnya. (fia/ade/nat)
