JAYAPURA-Belakangan ini isu tentang keberadaan Partai Coklat di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 makin mencuat. Kalangan pengamat ataupun partai politik ramai-ramai membicarakan hal ini. Banyak yang berpandangan bahwa Partai Coklat erat kaitannya dengan keterlibatan TNI Polri, maupun aparatur sipil negara yang menyelewengkan wewenang untuk kepentingan tertentu dalam Pemilu ini.
Sementara itu menurut Pengamat Kebijakan Publik Methodeus Kossay isu tersebut hanyalah framing para politisi untuk mengelabuhi pesta demokrasi. Sehingga masyarakat tidak boleh secara gamblang menerima yang kemudian mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai penentu arah demokrasi di Indonesia.
Meskipun isu tersebut muncul karena diduga adanya penyelewengan kekuasaan dari para aparatur sipil negara (ASN) seperti TNI/Polri untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu. Kata Methodeus ia tidak melihat bahwa isu Partai Coklat tidak dapat dibenarkan untuk men judge kelompok-kelompok tertentu namun justru dengan adanya isu tersebut menjadi refleksi bagi semua pihak agar sama-sama menjaga jalannya pesta demokrasi 2024 untuk tetap pada rellnya.
“Saya hanya meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan isu ini, karena akan berdampak pada nilai demokrasi kita kedepan,” sarannya Rabu (5/12).
Ia pun mengatakan isu Partai Coklat awal mulanya muncul karena banyak pihak yang menilai bahwa adanya ketidaknetralitasan aparat keamanan dalam Pilkada serentak 2024. Jika isu ini betul ada, maka akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat.
Masyarakat akan cendrung menganggap bahwa pemilu hanyalah dalih untuk kepentingan elit. Lalu untuk apa memilih jika sudah diketahui siapa yang harus dimenangkan. Mirisnya kondisi ini disinyalir berjalan dari pusat hingga daerah. Artinya bisa jadi ada perintah dari pusat untuk mengamankan sosok – sosok yang harus diamankan.
Jadi jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada kualitas dan kuantitas para pemimpin kedepannya. Mereka cenedrung bekerja karena pengaruh kepentingan pribadi maupun golongan, sementara masalah substansi yang membutuhkan kehadiran mereka justru terabaikan.
Tidak hanya itu ini akan berdampak pada proyeksi pembangunan disetiap daerah sebab karena hanya atas dasar kepentingan pribadi dan golongan.
“Saya melihat bahwa isu ini bentuk kemunduran demokrasi bahkan bisa dikatakan isu Partai Coklat ini sangat menciderai demokrasi kita,” kata Kossay.
Atas darar itu, ia menyarankan kepada penyelenggara pemilu khususnya bawaslu harus bekerja secara profesional. Jika menemukan adanya pelanggaran ketidaknetralitasan TNI/Polri ataupun ASN lainnya maka harus lebih diseriusi dan merekomendasikan putusan sesegera mungkin.
“Jangan sampai hanya formalitas, tapi jika ada masalah yang jelas-jelas melanggar aturan justru dibiarkan, namun saya berharap mereka betul-betul tegas karena Bawaslu atau KPU bekerja atas dasar aturan,” tandasnya.
Koordinator Komisi Yudisial Wilayah Papua itu kembali mengajak agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu partai coklat, sebab isu tersebut akan berdampak pada atrmosfir masyarakat itu sendiri terhadap tingkat partisipasi di dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
“Jangan sampai kedepannya semangat masyarakat ikut pemilu akan menurun dikarenakan hal- hal seperti ini. Semua penyelenggara harus taat aturan agak tak mencederai demokrasi itu sendiri,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
