Pemkab Siap Kembangkan Program Lanny Jaya Mandiri, Cerdas dan Sehat
WAMENA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanny Jaya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp 1,3 triliun lebih.
Anggaran yang ditetapkan ini mengalami penurunan sekira 10 persen dibanding APBD tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 1,4 triliun.
Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom menyatakan secara ringkas gambaran struktur APBD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2020. Dimana pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 1.344.036.435.946. Nilai ini turun bila dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya sebesar Rp 1.472.272.741.766, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 682.361.514,000.
Pendapatan lainnya yaitu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 167.040.260.000, dana Otsus Rp 65.793.806.208 , dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 34.044.940.000, dana bagi hasil dari Provinsi sebesar Rp 14.572.867.738. Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 40.437.720..000, pendapatan lain yang sah (hibah Pemprov Papua) Rp 37. 837.720.000 dan Dana desa sebesar Rp 349.888.263.000.
“Belanja sebesar Rp 1.348. 602.062.360 atau turun 10 persen dari tahun sebelumnya Rp 1.525.099.876.421, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 840.767.308.051, belanja langsung Rp 507.834.754.309 penerimaan Pembiayaan Rp 0 pengeluaran pembiayaan Rp 29.767,500.000. Sehingga jumlah pendapatan Rp 1.344.036.435.946 dikurangi jumlah belanja Rp 1.348. 602.062.360 ada defisit sebesar Rp 4.565.626.414 atau sebesar 0,5 Persen,”ungkapnya dalam sidang yang digelar di Hotel Grand Baliem Wamena, Kamis (5/12) kemarin.
Menurutnya, setelah ditetapkannya APBD Tahun 2020 ini, Pemerintah Lanny Jaya akan mengembangkan Program Lanny Jaya Mandiri, Cerdas dan Sehat (MCS) yang akan menjadi program primadona daerah. Dimana dari situ ada anggaran pendidikan yang besar kesehatan dan anggaran yang diberikan Rp 1 juta perbulan bagi seluruh masyarakat Lanny Jaya.
“Kita kejar itu dimana untuk pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi ada anggarannya dari Program MCS itu sehingga kontrol kita di situ agar angka pendidikan dan angka kesehatan itu kelihatan tinggi. Karena dilihat ada partisipasi masyarakat atau sharing dana desa,”jelas Befa Yigibalom.
Untuk pendidikan, menurut Befa dari Jenjang PAUD sampai Perguruan tinggi. Bahkan untuk yang pemberdayaan tuna aksara, pemerintah telah menganggarkan Rp 40 sampai dengan Rp 50 miliar.
Sementara untuk kesehatan hampir Rp 30 miliar dianggarkan dan akan lebih banyak ke rujukan. “Kami pemerintah akan mengawal program ini karena mencakup semua bidang dalam satu program yang dikeluarkan pemerintah,”katanya.
Ia juga mengharapkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar mengawal semua pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak lagi ada temuan. Karena manakal dari pengawas proyek yang meskipun proyek belum selesai tapi menipu dengan memberikan data jika proyek sudah selesai sehingga saat diperiksa BPK menjadi temuan.
“Disini dinas perlu menjaga pengawasnya. Karena mereka yang tanda tangan. Di sini kasus terlalu banyak sehingga kita ingatkan kalau bisa tidak ada temuan. Karena tanggung jawab terakhir ada di kepala satuan kerja. Jika satuan kerja lemah dan BPK melakukan pemeriksaan maka akan ada temuan sana sini,”tegasnya.
Secara terpisah Ketua DPRD Lanny Jaya, Terius Yigibalom mengharapkan setelah ditetapkan APBD induk Tahun 2020 yang merupakan ketentuan konstisional, sehingga anggaran yang ditetapkan ini sudah sesuai dengan perencanaan yang diusulkan Pemda Kabupaten Lanny Jaya. Selain itu, sasaran anggaran ini juga untuk kepentingan masyarakat itu yang paling besar.
“Kita harapkan agar anggaran ini dapat dilaksanakan dan kita akan melakukan pengawasan secara bersama. Dalam pelaksanaan atau penggunaannya jangan sampai apa yang direncanakan lain tapi dilaksanakan lain. Artinya ini menjadi catatan bagi OPD. Kita memang tetapkan secara global tapi turunannya ke OPD,” ungkap Terius Yigibalom.
Ia juga menilai saat ini anggota DPRD yang ada masa jabatannya sudah 5 tahun ini hampir selesai dan sesuai dengan hasil pemilu kemarin KPU juga sudah menetapkan. Untuk itu, bukan masa jabatan akan berakhir sehingga tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan. Namun apa yang dilakukan ini sesuai dengan sumpah dan janji bahwa mengutamakan kepentingan daerah.
“Hari ini kami menetapkan APBD induk tahun 2020 sebagai agenda besar. Dimana sepanjang belum ada SK pemberhentian dan sepanjang belum ada pengambilan sumpah janji anggota DPRD yang baru, tanggung jawab untuk mengesahkan anggaran ini masih dilakukan,”tegasnya. (jo/nat)
