Diapun mengatakan progam ini tidak serta merta dilaksanakan, namun perlu dikaji secara mendalam. Sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan, apalagi merugikan masyarakat Papua. “Program ini harus dikaji apakah kehadiran transmigran ini membawa dampa bagi masyarakat Papua, atau justru berdampak pada kehidupan masyarakat setempat, jadi perlu dikaji dulu,” tuturnya.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIT itu dikawal ketat aparat gabungan TNI/polri. “Ada sekitar 250 personel kita siapkan kawal aksi ini,” kata Kapolresta Jayapura Kota Viktor Mackbone di lokasi. Aksi tersebut mendapatkan izin resmi dari Polresta Kota Jayapura dengan lokasi Lingkaran Abepura. Sudah sejak minggu lalu BEM ini ajukan izin aksi penolakan transmigrasi, kami izinkan dengan lokasi di Lingkaran Abepura,” tuturnya.
Bersyukur lanjut Viktor massa tidak melakukan anarkis, sehingga pihaknya memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan aksi sampai sore.”Kita bersyukur karena aksi ini berjalan kondusif, aktifitas masyarakat juga berjalan normal,” tuturnya. Sementara pantauan Cenderawasih Pos, setelah audiens dengan membaca pernyataan sikap di hadapan DPRP, masa aksi kemudian membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIT, situasipun terpantau kondusif.
Sementara demo ini mendapatkan perhatian anggota DPRP yang baru dilantik. Puluhan anggota dipimpin Wakil Ketua Sementara DPR Papua, Herlin Beatrix Monim turun ke lokasi. Herlin menyampaikan akan meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat baik itu DPD RI maupun DPD RI. Herlin menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan permasalah tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan DPR Papua.
“Aspirasi ini akan kita teruskan ke pemerintahan pusat dan pemerintah pusatlah yang mengambil keputusan,” tambahnya.
Dari aksi itu ada delapan aspirasi yang dibacakan oleh koordinator lapangan Maksi You yaitu pertama, pemerintah segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua, kedua, negara segera menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tarik PSN dari tanah Merauke dan seluruh tanah Papua, ketiga, pemerintah pusat hentikan klaiman atas tanah adat, keempat aliansi BEM se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di Tanah Papua, kelima, segara segera berikan pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan layak bagi Orang Asli Papua, keenam hentikan eksploitasi sumber daya alam di Papua, ketujuh pemerintah pusat segera berikan hak keputusan kolektif kepada rakyat sesuai undang-undang Otsus yang berlaku dan kedelapan, jika tidak tidak menanggapi, BEM se-Kota Jayapura kembali melakukan aksi. (rel/kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
