JAYAPURA – Penyampaian Sekjen Barisan Merah Putih (BMP) Yonas Nusy agar agenda evaluasi ataupun revisi Undang – undang Otonomis Khusus yang masuk dalam prolegnas diberi perhatian serius oleh pemerintah dan seluruh pihak di Papua ternyata sudah disikapi oleh DPR Papua. Bahkan untuk mengawal rencana perubahan UU Otsus tersebut DPRP menelorkan satu dari empat Pansus yang berkaitan dengan evaluasi Undang-undang Otsus.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa evaluasi Otsus akan dibahas di tahun ini dan penting untuk bisa mengawal apa saja yang akan terjadi dari perubahan yang telah diagendakan untuk dibahas. Bahkan DPRP juga telah menyepakati dengan membentuk Pansus evaluasi Otsus.
“Agenda ini (evaluasi) sudah masuk dalam Prolegnas sehingga akan kita kawal sama-sama soal evaluasi UU Otsus tersebut. Pansus akan melihat revisinya sejauh mana dan kami minta hak-hak dasar orang Papua tak hilang disana,” kata Jhony melalui ponselnya.
Dikatakan, selama ini dalam Otsus sendiri yang menonjol adalah dukungan penganggaran. Ada gelontoran uang yang diberikan namun persoalannya adalah ini tak dibarengi dengan kewenangan sehingga semangat pemerintah Papua untuk menjalankan pemerintahan berdasar Otsus dirasa masih ada sandungan. “Anggaran memang diberikan dengan jumlah yang tak kecil namun kewenangan yang masih terbatas. Kami akan memulai dengan mengecek minta drafnya dan apakah hak orang asli Papua dijaga atau tidak dan revisi yang dilakukan dipasal mana saja,” bebernya.
Disinggung soal anggota Pansus dan besaran anggaran yang di berikan untuk Pansus Evaluasi UU Otsus ini, Jhony mengaku belum ditentukan. “Kami masih menunggu usulan fraksi – fraksi mengutus anggotanya dan untuk dukungan anggaran juga belum ditentukan, nanti setelah disepakati barulah akan disampaikan semuanya,” imbuhnya. (ade/nat)
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw
JAYAPURA – Penyampaian Sekjen Barisan Merah Putih (BMP) Yonas Nusy agar agenda evaluasi ataupun revisi Undang – undang Otonomis Khusus yang masuk dalam prolegnas diberi perhatian serius oleh pemerintah dan seluruh pihak di Papua ternyata sudah disikapi oleh DPR Papua. Bahkan untuk mengawal rencana perubahan UU Otsus tersebut DPRP menelorkan satu dari empat Pansus yang berkaitan dengan evaluasi Undang-undang Otsus.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa evaluasi Otsus akan dibahas di tahun ini dan penting untuk bisa mengawal apa saja yang akan terjadi dari perubahan yang telah diagendakan untuk dibahas. Bahkan DPRP juga telah menyepakati dengan membentuk Pansus evaluasi Otsus.
“Agenda ini (evaluasi) sudah masuk dalam Prolegnas sehingga akan kita kawal sama-sama soal evaluasi UU Otsus tersebut. Pansus akan melihat revisinya sejauh mana dan kami minta hak-hak dasar orang Papua tak hilang disana,” kata Jhony melalui ponselnya.
Dikatakan, selama ini dalam Otsus sendiri yang menonjol adalah dukungan penganggaran. Ada gelontoran uang yang diberikan namun persoalannya adalah ini tak dibarengi dengan kewenangan sehingga semangat pemerintah Papua untuk menjalankan pemerintahan berdasar Otsus dirasa masih ada sandungan. “Anggaran memang diberikan dengan jumlah yang tak kecil namun kewenangan yang masih terbatas. Kami akan memulai dengan mengecek minta drafnya dan apakah hak orang asli Papua dijaga atau tidak dan revisi yang dilakukan dipasal mana saja,” bebernya.
Disinggung soal anggota Pansus dan besaran anggaran yang di berikan untuk Pansus Evaluasi UU Otsus ini, Jhony mengaku belum ditentukan. “Kami masih menunggu usulan fraksi – fraksi mengutus anggotanya dan untuk dukungan anggaran juga belum ditentukan, nanti setelah disepakati barulah akan disampaikan semuanya,” imbuhnya. (ade/nat)
