Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu S., AP., M.Si., menjelaskan total APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,032 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp2,4 triliun.
“APBD Tahun 2026 mengalami penurunan. Pada tahun 2025, APBD sebesar Rp2,4 triliun,” ujar Rusdianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (5/1)
Ia merinci, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi Papua tahun 2026 terdiri atas dana Otsus block grant 1 persen sebesar Rp196.504.108.000, menurun dari tahun 2025 yang mencapai Rp234.448.768.000.
Kemudian, dana Otsus specific grant 1,25 persen sebesar Rp251.193.501.000, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp293.460.198.000. Sementara itu, dana tambahan infrastruktur (DTI) tahun 2026 sebesar Rp106.928.086.000, turun signifikan dari tahun 2025 yang mencapai Rp371.391.228.000.
“Total alokasi dana TKD Otsus dan DTI tahun 2026 sebesar Rp554.625.695.000. Dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp899.300.194.000, terdapat selisih penurunan sebesar Rp344.674.499.000,” jelasnya.
Diakui, penurunan ini bukan hanya dialami Pemprov Papua. Melainkan akibat efisiensi anggaran pemerintah secara nasional terjadi pemotongan dari pusat. “Kami optimis di tahun berjalan akan ada penambahan alokasi anggaran TKD sesuai komitmen pemerintah pusat saat road show Gubernur Papua beberapa bulan lalu bersama Kepala OPD di kementerian/lembaga terkait,” ujar Rusdianto.
Dengan penyerahan DPA tersebut, Rusdianto menegaskan bahwa Tahun Anggaran 2026 telah siap dijalankan oleh masing-masing OPD sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
