Thomas mempertanyakan program pemerintah itu, apakah hanya untuk kepentingan pertanian semata, atau ada kepentingan lainnya. Ia mengatakan hal itu dikarenakan banyak masyarakat Papua yang menolak, baik itu masyarakat lokal, masyarakat adat, hingga organisasi mahasiswa dan lembaga.
“Beberapa provinsi di Papua ini, harus duduk bersama dengan masyarakat Papua atau dengan anggota DPR RI yang ada di pusat (Jakarta) utusan masyarakat Papua,” ujar Thomas.
Eks anggota DPR Papua itu mengkhawatirkan ketika program transmigrasi itu terjadi maka, akan kecemburuan sosial di masyarakat antara pribumi dan transmigrasi.
“Kesininya orang asli Papua miskin, tamba pengiriman orang miskin lagi ke tanah Papua. Itu akan menjadi gesekan luar biasa yang terjadi disini,” sindirnya. “Ini adalah program pemerintah pusat, boleh dilakukan, tetap harus perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat,” pungkasnya. (kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos