JAYAPURA- Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., melakukan pertemuan terbuka dengan Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., dan Paguyuban Nusantara di Kota Jayapura. Pertemuan dilakukan di Gedung Negara, Dok V Atas, Jayapura Utara, Rabu (4/9) kemarin.
Menurut Gubernur Enembe, pertemuan tersebut merupaka silaturahmi dengan peguyuban-paguyuban di Kota Jayapura. Sekaligus menjelaskan bahwa peristiwa demo anarkis yang terjadi di Kota Jayapura pada 29 Agustus lalu benar-benar terjadi di luar dugaan semua pihak. Termasuk Gubernur Papua dan jajaran Pemerintah Provinsi Papua.
“Pertemuan ini silahturahmi dengan paguyuban-paguyuban di Kota Jayapura. Kita sampaikan apa yang terjadi pada 29 Agustus itu di luar dugaan kita. Waktu itu, kita hanya mampu sampaikan dari Surabaya saat kejadian itu, agar mereka (massa) bisa kembali. Tapi, yang terjadi, banyak kelompok yang kelihatannya ditunggangi atas peristiwa itu,” jelas Gubernur Enembe di Gedung Negara.
Alhasil sambung Gubernur Enembe, dari kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Kotaraja sampai di kantor Gubernur Papua Jayapura, terjadi pengrusakan yang luar biasa. Termasuk gedung milik pemerintah, rumah warga, dan tempat usaha masyarakat yang dibakar.
“Jadi yang terjadi, dari kantor MRP sampai di kantor Gubernur Papua, kerusakan luar biasa terjadi. Juga, pembakaran gedung pemerintah, termasuk pula rumah dan tempat usaha warga masyarakat di Kota Jayapura,” sesalnya.
Untuk itu, menurut Gubernur Enembe, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera dapat diselesaikan, yang mana dalam hal ini membangun kembali.
“Kantor pemerintahan yang sudah terbakar seluruhnya, Presiden RI, Ir. Joko Widodo, telah memerintahkan Kementerian PUPR RI untuk membangun kembali. Seperti kantor MRP, kantor KPU Papua, serta kantor Bea Cukai, dan Grapari Telkomsel,” ucapnya.
Sementara itu, untuk kerugian yang dialami masyarakat, baik rumah atau tempat usaha dirusak maupun dibakar, keputusannya akan menunggu hasil rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI.
“Kita akan menunggu hasil Ratas, yang mana ada rencana Inpres juga. Untuk itu, kita tunggu itu, agar bisa kita bangun kembali. Pokoknya, Jayapura harus bersih. Tidak boleh kelihatan dari reruntuhan-reruntuhan pasca kerusakan. Harus sudah clear semuanya,” tegasnya.
Ditanya soal kantor MRP yang juga terdampak demo anarkis dengan dirusak dan dibakar, Gubernur Enembe mengonfirmasi bahwa yang dibakar adalah ruang rapatnya saja. Oleh sebab itu, untuk sementara menggunakan hotel untuk rapat-rapat yang dilakukan.
“Kalau anggota MRP berkantor di mana untuk sementara, saya belum tahu. Namun, yang terbakar itu ruang rapatnya. Kalau itu, saya pikir mereka kemungkinan bisa untuk sementara menggunakan hotel untuk rapat-rapatnya,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., mengharapkan tidak ada lagi demo-demo tandingan yang di Kota Jayapura. Sebaliknya, rekonsiliasi Papua Tanah Damai yang mestinya harus dilakukan.
“Orang yang tinggal di Jayapura ini adalah orang Indonesia dari seluruh nusantara. Jadi semua suku diundang. Baik suku-suku di Papua maupun seluruh paguyuban yang ada di Kota Jayapura dan di Papua. Ini (rekonsiliasi) harus kita lakukan untuk memulihkan situasi, serta rekonstruksi dan rehabilitasi dari bantuan-bantuan stimulan,” jelas Dr. Benhur Tomi Mano, MM.
Ditanya soal data, Wali Kota Tomi Mano menjelaskan bahwa terdapat 1.000 bangunan dan kendaraan yang dirusak dan dibakar. “Kita sudah kategorikan juga yang rusak berat dan rusak ringan. Datanya sudah disampaikan kepada Kapolri dan Panglima TNI. Serta Menteri PUPR untuk dilaporkan lagi ke Presiden dan akan dikeluarkan Inpres untuk membantu korban yang terdampak. Total keseluruhan nominal kerugiannya diperkirakan mendekati Rp 19 miliar,” pungkasnya. (gr/nat)
