*Tujuh Kabupaten Belum Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2018
MERAUKE-Kecewa dengan hasil pengumuman CPNS di Kabupaten Mappi ratusan warga dilaporkan turun ke jalan di Kepi, ibukota Kabupaten Mappi, Selasa (4/8) kemarin.
Laporan yang diterima media ini menyebutkan, massa yang kecewa dengan hasil seleksi CPNS formasi 2018 Kabupaten Mappi melakukan tindakan anarkis dengan merusak kantor Bupati Mappi.
Selain memecahkan kaca di kantor bupati, massa juga melakukan pengrusakan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan gedung DPRD Kabupaten Mappi.
Kapolres Mappi, AKBP. Cosmos Jeujanan yang dikonfirmasi via telepon selulernya membenarkan adanya aksi protes yang dilakukan masyarakat Kabupaten Mappi terkait hasil seleksi CPNS formasi 2018.
Menurut Cosmos Jeujanan, aksi ini dimulai sekira pukul 07.00 WIT, kurang lebih 800-an warga memblokir jalan setelah melihat pengumuman CPNS. “Jalan yang mereka blokir itu, kita bersihkan,” jelasnya.
Dikatakan, massa awalnya terpusat di kantor BKD Kabupaten Mappi. Dari kantor BKD Mappi, massa melakukan longmarch ke kantor bupati yang berjarak kurang lebih 4 Km.
“Sepanjang jalan, massa merusak tempat sampah dan melempari kantor dinas hingga kacanya berguguran,” tuturnya.
Sesampainya di kantor bupati, massa menurut Cosmos Jeujanan diterima bupati dan ketua DPRD Mappi. “Massa kemudian bernegosiasi dengan bupati dan ketua dewan untuk mengakomodir permintaan mereka,’’ jelasnya.
Di hadapan bupati dan ketua dewan, massa menurut Kapolres meminta agar hasil CPNS tersebut dibatalkan. Permintaan kedua agar anak-anak Mappi diakomodir 100 persen dalam penerimaan CPNS.
Setelah negosiasi tersebut, massa mengantar Bupati Johanes Agawemu ke kediamannya dengan cara longmarch dengan pengawalan aparat kepolisian.
Disinggung soal adanya informasi yang menyebutkan Bupati Mappi sempat dipukul, Kapolres Cosmos Jeujanan membantah informasi tersebut. Dirinya juga membantah isu yang menyebutkan adanya pembakaran kantor BKD.
“Tidak ada kantor yang dibakar. Kalau dilempar iya, namun sekarang situasi sudah dapat kita kendalikan,” ujarnya.
Cosmos Jeujanan menyebutkan, sebanyak 120 personel TNI-Polri masih siaga melakukan patroli dan melakukan penjagaan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Mappi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Anggota melakukan penjagaan di rumah Bupati Mappi, kantor BKD dan kantor bupati serta patroli di pertokoan. Kami sudah melakukan olah TKP dan kantor bupati sudah dipolice line, serta dilakukan penghitungan kerugian akibat pengerusakan tersebut,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengungkapkan, pengrusakan dilakukan karena kecewa dengan hasil pengumuman CPNS formasi tahun 2018 yang diumumkan Selasa pagi.
Kamal menerangkan, sekira pukul 06.30 WIT. Pelamar CPNS formasi tahun 2019 datang dari berbagai distrik yang ada di Mappi untuk melihat hasil test CPNS di kantor BKD.
Dari total lima ribu pendaftar, yang diterima hanya empat ratusan. Hal ini membuat warga emosi dan melakukan pengrusakan terhadap kantor BKD, DPRD dan kantor bupati.
Lanjut Kamal, setelah melakukan pengrusakan terhadap kantor BKD, massa kemudian melakukan longmarcah menuju kantor DPRD dan kantor Bupati Mappi dan melakukan pengrusakan.
“Kerusakan tidak terlalu parah, sebab Bupati bersama Kapolres Mappi turun ke lokasi dan melakukan mediasi sehingga kerusakan di kantor DPRD dan bupati tidak terlalu parah,” terangnya.
Dijelaskan, dari tiga kantor yang dirusak yang paling parah adalah kantor BKD. Sementara kantor DPRD dan bupati hanya rusak ringan karena aparat berhasil menghalau dan menenangkan warga.
“Setelah massa dikumpulkan, bupati kemudian menjelaskan tentang format penerimaan CPNS tahun 2018 kepada seluruh massa yang hadir dan sekitar pukul 11.00 WIT massa membubarkan diri,” jelas Kamal.
Sementara itu, hingga Selasa (4/8) kemarin menurut data yang diterima Kantor Regional (Kanreg) Wilayah IX Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jayapura, masih ada tujuh kabupaten di Provinsi Papua yang belum mengumumkan hasil seleksi CPNS formasi 2018.
Kepala Kanreg Wilayah IX BKN Jayapura, Paulus Dwi Laksono mengungkapkan, tujuh kabupaten yang belum mengumumkan hasil seleksi CPNSnya yaitu Kabupaten Keerom, Merauke, Memberamo Tengah, Waropen, Nabire, Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.
Paulus mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti alasan dari tujuh Kabupaten yang belum mengumumkan hasil CPNS formasi tahun 2018. Padahal sesuai dengan hasil kesepakatan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota bahwa pengumuman CPNS diumumkan pada tanggal 24-31 Juli kemarin.
“Kami berharap tujuh kabupaten ini segera menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan pengumuman CPNS formasi 2018 dan bisa segera mengumumkannya secara resmi kepada masyarakat,” ungkapnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Selasa (4/8). (ulo/fia/bet/nat)
