“Dengan demikian kami sangat kecewa kerja KPU, mungkin masyarakat juga bertanya -tanya permasalahan sepele saja kok bisa jadi PSU?,” cecar Nerlince.
Diakuinya, Masalah yang sangat sepele sekali tetapi bisa kecolongan oleh KPU, bahkan tidak dianggap serius oleh KPU. Bahkan pasangan nomor urut 2 sudah komplain terkait hal tersebut, tetapi justru tidak dianggap oleh KPU, sehingga diloloskan terus hingga penetapan putusan MK harus PSU terkait masalah sepele tersebut.
Menurut Ketua MRP, aturan ini menjadi pelajaran berharga sebagai warganegara, yakni tinggal dimana, domisili harus didaerah tersebut.
“Jangan tinggal di Jayapura tapi KTP di Keerom, ini masalah yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Berarti ada apa di Papua, jika pimpinan bisa melakukan hal seperti ini, bagaimana dengan masyarakat, Ini pelajaran berharga untuk Dukcapil, harus memperhatikan hal-hal tersebut sehingga jangan terjadi hal-hal seperti demikian,” tegasnya.
Sementara untuk PSU, menurut Nerlince, akan menghabiskan anggaran paling besar, negara harus turun tangan untuk menyiapkan dana pada proses PSU. “Kita berharap untuk PSU ini jangan lagi ada permasalahan sampai di MK, para pasangan calon harus berjiwa besar, kalau kalah ya kalah, menang ya menang,” terangnya.
“Jangan bikin susah masyarakat, kita sekarang susah, banyak orang miskin, banyak orang menangis dimana-mana, hanya kesalahan satu dua orang, bikin kita semua orang pusing,” katanya lagi.
Pihaknya berharap bagi BTM dan MDF yang akan maju pada PSU harus berjiwa besar masing-masing harus menerima kenyataan yang ada, siapa yang menang dan siapa yang kalah. “Dan untuk menyelesaikan semuanya kami berharap masyarakat bisa tetap menyalurkan suaranya,” pungkasnya. (ana/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
