Ia juga menyinggung pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyebut pemekaran di Papua seringkali merupakan kebijakan strategis negara. Namun, bagi Wilem, terlepas dari perspektif keamanan atau politik pusat, aspirasi dari bawah tetap memiliki bobot yang kuat.
Wilem optimistis bahwa wilayah Saireri memiliki modal yang cukup untuk berdiri sebagai provinsi baru, terutama dari aspek kualitas sumber daya manusia (SDM). Meskipun dari sisi sumber daya alam (SDA) mungkin tidak melimpah seperti wilayah lain, ia meyakini kemampuan intelektual dan manajerial masyarakat Saireri mampu mengelola pemerintahan secara mandiri.
“Dari sisi manusianya, Papua Utara sangat siap. Kami punya kemampuan dan integritas untuk mengelola daerah sendiri,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Wilem meminta agar wacana pemekaran ini tidak menjadi bahan perdebatan yang memicu konflik horizontal di masyarakat. Ia menekankan bahwa pada akhirnya, bola panas ada di tangan Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Aspirasi sudah naik, semua sudah bicara. Sekarang kita kembalikan ke Jakarta. Pemerintah Pusat yang akan menilai, apakah Papua Utara di wilayah Saireri ini layak dimekarkan atau tidak. Jika Pusat merasa sanggup mendanai dan melihat urgensinya, maka jalan itu akan terbuka,” pungkas Wilem. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
