JAYAPURA- Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaran PON di Papua kembali dilakukan, di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (2/6) kemarin.
Rapat yang dipimpin Sekda Papua dan dihadiri Ketua KONI Pusat, Ketua PB PON, Ketua Panwasra, Pangdam XVII/Cenderawsih, Kapolda Papua, hingga stakeholder lainnya tersebut menjadi momen ketegasan Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., perihal anggaran PB PON terhadap Sub PB PON di klaster penyelenggara, dalam hal ini Kota Jayapura.
“Kami klaster Kota Jayapura akan tinggal diam. Kami tidak akan lagi tekan-tekan PB PON soal dana. Kami tidak akan bicara soal dana. Jadi, mau kasih (dana) atau tidak, terserah kamu (PB PON). Karena mulai saat ini, kami akan diam dengan dana,” ungkap Wali Kota Tomi Mano di tengah Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaran PON Papua, kemarin.
“Jangan bilang Sub PB PON tekan-tekan soal dana. Kami tahu prosedur. Kami raih 8 kali WTP di Pemkot Jayapura tentang penggunaan anggaran. Kami tidak rakus anggaran, tidak mata uang,” sambungnya.
Wali Kota Tomi Mano yang juga merupakan Ketua Sub PON Kota Jayapura kembali menegaskan bahwa PON merupakan event olahraga tingkat nasional, bukannya ajang politik.
“Saya anak asli Papua. Saya keriting rambut. Saya mau PON itu harus sukses di tanah ini. Makanya saya bicara soal sukses prestasi PON. Karena PON ini bukan ajang politik. Ini ajang prestasi. Ingat itu baik-baik, karena harga diri orang Papua dipertaruhkan pada PON ini,” tegasnya lagi.
Akibat pernyataannya di media perihal Kota Jayapura menolak PON, Wali Kota Tomi Mano menyebutkan bahwa itu statemen itu dibuat dengan dasar dan fakta yang jelas. Bukan hanya asal bicara. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya keterbukaan atau transparansi anggaran dari PB PON terhadap Sub PB PON Kota Jayapura.
“Saya dipanggil Forkopimda untuk pertanyakan kenapa tolak PON. Itu ada dasarnya, ada faktanya, bukannya asal ngomong. Surat saya kepada Menteri tentang pernyataan saya sudah saya siapkan,” tambahnya.
“Masa kita bahas anggaran, DPA disembunyikan mati. Dibilang sudah diaudit BPKP, tapi mana mau diaudit dengan dana grondongan. Omong kosong. Harus ada RKA dan dirincikan. Makanya, belum ada transparansi dalam pergeseran anggaran dalam DPA menurut program dan anggaran. Ini belum tergambar dengan jelas apa yang dilakukan oleh PB PON dan apa yang dilakukan Sub PB PON pada program tertentu, di mana gambaran sementara pergeseran belanja kegiatan tercatat, hanya 23,28 persen, sedangkan sisanya sebesar 76,72 persen adalah belanja operasional secretariat bidang dan sub-sub bidang,” pungkasnya. (gr/nat)
