Tidak perlu kepentingan para elit politik nasional, menjadi preferensi utama Presiden memutuskan suatu kebijakan. Kepentingan rakyat yang harus menjadi preferensi utama. “Orang-orang dekat Presiden, lagi-lagi keliru dalam memberikan nasehat kepada Presiden tentang ancaman oposisi dari Parlemen, yang harus ditiadakan demi memperkuat kekuasaan Presiden. Nasehat yang keliru, karena oposisi sesungguhnya adalah rakyat Indonesia,” tegas Yaung.
Dengan merangkul PDIP, dan menggemukan komposisi kabinet, Presiden terlihat mengutamakan kepentingan elit, untuk memperkuat posisi kekuasaan. Presiden ingin menghilangkan oposisi, agar terciptanya stabilitas sosial politik dan keamanan nasional. Namun semua usaha mengakomodir kepentingan elit, adalah upaya sia-sia menjaring angin. Tidak menjamin Jakarta dan Indonesia chaos dan terbakar.
Ketiga, Presiden Prabowo harus bisa segera memperbaiki hubungan komunikasi yang buruk dan terputus dengan menteri-menteri dan para pembantu Presiden lainnya. Presiden Prabowo harus melanjutkan tradisi rapat kabinet berkali-kali, per hari oleh Presiden Jokowi, untuk mendapatkan data dan informasi secara detail dan komprehensif tentang seluruh dinamika persoalan masyarakat, kebangsaan dan ketatanegaraan.
Menteri-menteri kabinet saat ini, dalam menjalan kebijakan mereka, sering kali tidak sinkron satu sama lain, saling beririsan kepentingan, dan dikoreksi terus kebijakan mereka oleh Presiden. Keadaan ini, kalau tidak dibereskan, akan menimbulkan rasa tidak hormat dan hilangnya loyalitas para menteri kepada Presiden Prabowo.
Maka tinggal menunggu waktu, penghianatan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, akan terjadi. Kundeta sipil dengan menggunakan instrumen ” bara api dan rumput kering ” yakni ekonomi yang memburuk, PHK dimana-mana, pajak yang mencekik, kabinet dan DPR joget-jogetan, dan akumulasi kemarahan rakyat yang memuncak, akan terjadi dan Pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran bisa digulingkan.
