PJ Sekda Papua Pegunungan juga menjelaskan untuk formasi di beberapa OPD yang tidak terisi, itu bisa bisa diatur yang penting melakukan konfirmasi ke BKN pusat agar kuota yang diberikan semuanya bisa terisi dan formasi itu tak boleh kosong, ini yang saat ini sedang di komunikasikan oleh kepala BKPSDM ke Jakarta.
“Saat ini pencaker ini mau melakukan aksi menduduki halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan terus sampai bertemu dengan Gubernur, namun Gubernur juga mau jawab apa karena sistem yang digunakan ini online,”katanya.
Sementara itu untuk aksi demo yang dilakukan pencaker di kantor Bupati Jayawijaya diterima langsung oleh Wakil Bupati dan Plt Kepala BPKPSDM dan staff, dimana tuntutan mereka juga sama karena bingung dengan kode -kode kelulusan serta kuota formasi yang kosong sebab dari jumlah kuota 1000 lebih yang lolos seleksi hanya 800 lebih tentunya ada selisih 200 lebih untuk kuota Jayawijaya.
“Sesuai dengan mekanisme sistem yang ada di BKN semua hasil yang sudah dikeluarkan berdasarkan apa yang telah dikerjakan, kami pemerintah daerah sulit masuk ke ranah itu, semua kembali kepada kemenpan RB, kami juga akan mengusahakan untuk formasi yang kosong namun tidak bisa memberikan jaminan,” tegas Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
PJ Sekda Papua Pegunungan juga menjelaskan untuk formasi di beberapa OPD yang tidak terisi, itu bisa bisa diatur yang penting melakukan konfirmasi ke BKN pusat agar kuota yang diberikan semuanya bisa terisi dan formasi itu tak boleh kosong, ini yang saat ini sedang di komunikasikan oleh kepala BKPSDM ke Jakarta.
“Saat ini pencaker ini mau melakukan aksi menduduki halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan terus sampai bertemu dengan Gubernur, namun Gubernur juga mau jawab apa karena sistem yang digunakan ini online,”katanya.
Sementara itu untuk aksi demo yang dilakukan pencaker di kantor Bupati Jayawijaya diterima langsung oleh Wakil Bupati dan Plt Kepala BPKPSDM dan staff, dimana tuntutan mereka juga sama karena bingung dengan kode -kode kelulusan serta kuota formasi yang kosong sebab dari jumlah kuota 1000 lebih yang lolos seleksi hanya 800 lebih tentunya ada selisih 200 lebih untuk kuota Jayawijaya.
“Sesuai dengan mekanisme sistem yang ada di BKN semua hasil yang sudah dikeluarkan berdasarkan apa yang telah dikerjakan, kami pemerintah daerah sulit masuk ke ranah itu, semua kembali kepada kemenpan RB, kami juga akan mengusahakan untuk formasi yang kosong namun tidak bisa memberikan jaminan,” tegas Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
