Gelar Demo, 116 Organisasi Bersama Masyarakat Tolak Otsus, DOB dan Minta Merdeka
JAYAPURA- Meski sudah diwarning untuk tidak melakukan aksi demo, niatan sekelompok warga untuk tetap menyuarakan penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) tetap dilakukan.
Massa berhasil menduduki lingkaran Abepura hingga Jumat (1/4) sore kemarin. Hanya rencana longmarch sendiri akhirnya batal setelah massa dengan jumlah sekitar 200 orang ini hanya didudukkan di satu ruas jalan persis di depan kantor Distrik Abepura.
Hingga aksi berakhir pukul 16.30 WIT tak ada insiden menonjol yang terjadi. Ini berbeda dengan di beberapa daerah terlebih di Nabire yang akhirnya pecah dan memakan korban.
Polisi nampaknya memberi kelonggaran kepada pendemo yang mempersilakan menyampaikan aspirasinya namun hanya di tempat. Meski sempat bersitegang namun tak ada tembakan yang dikeluarkan termasuk watercanon yang disiapkan juga akhirnya mundur setelah massa memilih bubar dengan tertib.
Aspirasi pendemo diterima langsung Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw bersama 5 anggota DPRP lainnya yang memilih datang menemui pendemo. Johny Banua Rouw sendiri sebelumnya mengikuti Rakerwil Partai NasDem di Hotel Sunny Abepura namun karena massa terus bersuara, ia bersama beberapa anggota langsung turun menemui pendemo.
Khusus Distrik Abepura, titik massa berada di Lingkaran Abepura dan Uncen Abepura. Sedangkan di Distrik Heram terkumpul di Pertigaan Buper Waena. Massa mulai berkumpul pada pukul 09.00 WIT, lalu bubar pukul 16.30 WIT.
Dari orasi yang dilakukan secara bergantian beberapa pernyataan muncul disampaikan orator yang rata-rata hampir sama. Pendemo menganggap DOB justru akan menyusahkan orang Papua karena banyak yang belum disiapkan.
Pendemo menganggap DOB hanyalah kepentingan elit politik untuk mencari kekuasaan. “Terlihat sekali DOP ini dipaksakan, kalau kita mau bicara DOB ini untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau hanya kepentingan elit,” beber Musa Kaleb, salah seorang orator.
Pendemo juga menyinggung soal para kepala daerah seperti Bupati Paniai, Meki Nawipa, Otis Omaleng di Timika dan Jhoni Banua di Jayawijaya serta Befa Jigibalom di Lanny Jaya yang dianggap pro terhadap DOB.
Para kepala daerah ini menurut penemo seharusnya berpikir soal daerahnya, bagaimana wajah pendidikan dan kesehatan di daerahnya masing – masing dan tidak justru memikirkan soal DOB. “Saat ini orang Papua sakit saja masih dipersulit, masih tertahan di administrasi dan akhirnya pulang dengan mayat,” jelas orator lain.
Yang dibutuhkan kata pendemo adalah ekonomi yang stabil dan keseriusan pemerintah untuk mengurus daerahnya. Massa setuju penyampaian orator soal bahwa Papua juga tak terlalu membutuhkan infrastruktur dan mereka menganggap bahwa selama ini Jokowi hanya banyak janji. “Lihat Paniai berdarah dan hitung berapa kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan selama ini,” beber Musa.
Hanya di sini orator tersebut sempat menghardik aparat keamanan dengan menyebut bukan aparat melainkan keparat. Untungnya ini tak direspon apa – apa sehingga situasi tetap terkendali. Mereka juga menyinggung soal dampak urbanisasi dan masuknya TNI-Polri yang akhirnya satu persatu tewas akibat peluru aparat.
Sementara itu sekira pukul 13.50 WIT Ketua DPRP Johny Banua dan beberapa anggota DPRP tiba di lokasi demo. Rombongan kecil DPRP ini harus berpanas – panasan selama hampir 2 jam.
Selang berapa menit sekira pukul 14.05 WIT Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri tiba di lokasi. Di sini Kapolda Mathius Fakhiri hanya sekedar memantau dan tidak memberikan tanggapan dari aksi demo.
Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menyampaikan bahwa pihaknya bisa kapan saja menerima aspirasi yang mau disampaikan. Akan tetapi ia meminta untuk ke depannya tidak semua diturunkan karena bisa melalui perwakilan. Ini sama seperti penyampaian pihak aparat keamanan yang meminta 30 orang untuk difasilitasi menuju DPRP. “Ia saya sendiri berpikir ketimbang jalan mengapa tidak diantar saja, nanti kami yang siapkan kendaraannya. Tujuan aksi inikan menyampaikan aspirasi nah itu juga bisa. Diantar dan kita diskusi,” beber Johny.
Di depan pendemo ia menyampaikan akan meneruskan aspirasi tersebut tanpa mengurangi apapun. “Semua yang disampaikan akan kami teruskan sesuai dengan apa yang diberikan,” tutupnya.
Adapun aksi demo kemarin diikuti perwakilan 116 organisasi yang beraviliasi dalam Petisi Rakyat Papua (PRP). Dalam aksi kemarin PRP mengklaim bersama masyarakat Papua, menyampaikan aspirasi menolak DOB dan meminta hak penentuan nasib sendiri (hmns) bagi bangsa Papua Barat.
Juru Bicara PRP Jefri Wenda mengatakan dalam waktu dekat, PRP akan terus konsolidasi.
Dalam kesempatan itu, Jefri Wenda menyampaikan bahwa statemen politik rakyat tidak diserahkan ketua dan anggota DPR Papua yang hadir dalam aksi demo. Sebab menurut Jefri, rakyat dan DPR Papua sama-sama mempunya harga diri dan wibawa, sehingga tidak diserahkan di jajan-jalan, tetapi harus di gedung DPR Papua.
Wenda mengatakan dengan segalah macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan etosida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah papua, maka PRP menyatakan sikap tegas untuk menghentikan pelaksanaan otonomi khusus jilid II, dalam kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2021.
“Hentikan produk hukum pemekaran yang dipaksakan atas nama pembangunan dan kesejahteraan semua terhadap orang Papua. Berikan akses internasional dan jurnalis Independen untuk datang ke Papua, dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Cabut UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,” pintanya.
“Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. Bebaskan Viktor Yeimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa sarat,” tambahnya. (ade/oel/nat)
