JAYAPURA-Aksi penembakan yang diduga dilalukan oleh anggota TPNPB di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika mendapat tangapan serius dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Ketua ULMWP, Benny Wenda kepada Cenderawasih Pos menyampaikan belasungkawa atas enam orang yang ditembak di Kuala Kencana. Dimana salah satu korban yaitu karyawan PT. Freeport Indonesia warga negara New Zealand tewas dalam penembakan, Senin (30/3).
Benny mengatakan, TPNPB diduga mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Namun ULMWP mendesak media internasional untuk memperlakukan klaim tentang penembakan dengan sangat hati-hati.
“Ada sejarah panjang militer Indonesia melakukan pembunuhan, menyamar sebagai orang Papua, untuk membenarkan militerisasinya lebih lanjut, kesepakatan keamanan dan penumpasan. Sejak pembentukannya, ULMWP selalu menganjurkan pendekatan damai untuk konflik politik, dan kami tidak akan membiarkan Negara Indonesia menggunakan insiden ini sebagai alasan lain untuk mendelegitimasi dan mengkriminalisasi kami,” ucap Benny.
Benny menuding, daerah di sekitar tambang Freeport tempat penembakan terjadi, memiliki sejarah panjang operasi bendera palsu Indonesia. Pada tahun 1996 menurutnya, kerusuhan ‘diatur’ oleh keamanan Indonesia dan mengkambinghitamkan orang Papua untuk mempertahankan kontrak keamanan militer Indonesia yang menguntungkan Freeport.
“Kami selalu menganjurkan metode damai, dalam semua pernyataan kami. Saya dan ULMWP telah menyerukan referendum damai tentang kemerdekaan, yang dilakukan dengan pengawasan internasional. Kami hanya pernah mengadvokasi perlawanan sipil dan pertahanan diri tanpa kekerasan dan West Papua Army menjunjung tinggi prinsip tidak menargetkan warga sipil, sesuai dengan hukum humaniter internasional,” paparnya.
West Papua Army menentang pendudukan ilegal Indonesia dan menurutnya kejadian ini bukan warga negara biasa. ULMWP mencatat bahwa penembakan di Kuala Kencana dilaporkan telah terjadi dengan cara yang sangat profesional, lebih dari 300 meter kedapatan tanda-tanda kemungkinan operasi pasukan khusus Indonesia .
“Wilayah di sekitar lokasi sangat dijaga ketat oleh pasukan keamanan Indonesia – bagaimana mungkin ini bisa terjadi dengan melewati mereka? Kami terus menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk terlibat dengan tuntutan kami yang adil dan demokratis. Seperti yang telah kami katakan berulang kali, kami bersedia untuk melakukan negosiasi berdasarkan enam prasyarat kami. Presiden Indonesia telah menolak untuk menanggapi permintaan kami, memperpanjang kekerasan dan penderitaan rakyat saya di West Papua,” paparnya.
Untuk itu, ULMWP menyerukan penghentian sementara kemanusiaan dari konflik bersenjata oleh kedua belah pihak di West Papua. Karena pandemi Covid-19 global.
“Biarkan para pekerja kemanusiaan membantu melindungi rakyat West Papua dan pemukim Indonesia dari virus ini. Sejauh ini, menurutnya alih-alih mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi rakyat West Papua, Kementerian Dalam Negeri telah menindas upaya Gubernur Papua untuk menghentikan angkutan migran yang masuk, dan Presiden Joko Widodo telah mencegah langkah-langkah yang dilakukan oleh gubernur,” ungkapnya.
“Kami menyerukan pemerintah Indonesia untuk menganggap serius ancaman Covid-19 sebagai krisis kesehatan masyarakat global, daripada menggunakan penembakan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka,” sambung Wenda.(oel/nat)