SENTANI-Kedatangan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Sentani, Kabupaten Jayapura yang dilanda bencana banjir bandang, Sabtu (16/3) lalu, membawa angin segar terhadap penanganan pasca banjir.
Untuk penanganan pasca banjir bandang ada dua hal pokok yang akan dilakukan yaitu pemulihan kawasan Cagar Alam Cycloop dan relokasi terhadap korban banjir bandang.
Terkait rencana pemulihan CA Cycloop, Senin (1/4) kemarin dilakukan penandatanganan komitmen pemulihan CA yang disaksikan langsung Presiden Jokowi di VIP Room Bandara Sentani.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, komitmen tersebut ditandatangani di antaranya Gubernur Papua, BNPB, PT. Freeport Indonesia, menteri terkait, Bupati Jayapura, Wali Kota Jayapura, Bupati Keerom, Sinode GKI di Tanah Papua, DPP GIDI, dan Dewan Adat Suku (DAS).
Sebelum penandatangan pemulihan CA Cycloop, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH., menjelaskan berbagai hal terkait dengan korban banjir bandang dan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir bandang tersebut.
Gubernur Enembe menyampaikan pihaknya akan melakukan rehabilitasi bersama semua pihak dalam rangka menyelamatkan CA Cycloop, sehingga ke depan tidak terjadi bencana banjir bandang yang serupa di Kabupaten dan Kota Jayapura.
“Rehabilitasi dalam rangka menyelamatkan Cycloop dan Danau Sentani, penataan ulang kawasan Cycloop di Kabupaten dan Kota Jayapura serta relokasi pengungsi yang ada di sekitar Cycloop,” jelas Gubernur Lukas Enembe di hadapan presiden Jokowi di VIP Room Bandara Sentani.
Gubernur Enembe berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap bencana banjir bandang, sekaligus pemulihan CA Cycloop, serta pembangunan kembali tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah akibat diterjang banjir.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya pendatangan yang dilakukan semua pihak ini, maka ke depan semua bisa bersama-sama melakukan pemulihan terhadap CA Cycloop, sehingga kedepan tidak terjadi lagi banjir bandang yang serupa.
“Semua dilibatkan, sehingga pekerjaan lapangan cepat dikerjakan. Baik BNPB, Gubernur, Bupati, Gereja, semuanya dilibatkan,” ujarnya kepada wartawan saat melihat dan berdialog dengan pengungsi korban banjir bandang di GOR Toware, Sentani.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada Gubernur Papua dan Bupati Jayapura, untuk segera menetapkan lokasi relokasi bagi wargat yang kehilangan rumah akibat banjir bandang.
Jika sudah dibebaskan dan ditetapkan, maka pemerintah pusat akan segera melakukan langkah-langkah, untuk pembangunan perumahan bagi warga yang terkena dampak banjir banjir.
“Tempat tinggal mereka yang lama adalah rawan bencana. Oleh sebab itu, harus dipindahkan. Relokasinya akan segera ditetapkan oleh gubernur dan bupati. Kalau tempatnya dibebaskan dan sudah ditetapkan, baru kita akan masuk nanti untuk pembangunan rumahnya,” jelasnya.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan penempatan lokasi relokasi bisa dilakukan segera mungkin, sehingga pembangunan perumahan bagi warga yang terkena dampak bencana banjir bandang bisa dilakukan.
“Saya ingin, agar penetapan lokasi bisa dilakukan secepatnya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian di mana dan perumahan bisa secepatnya di bangun,” tegasnya.
Presiden Jokowi menyatakan para pengungsi menginginkan agar cepat mendapatkan kepastian mengenai pembangunan rumahnya, mengingat rumah sudah hancur oleh banjir bandang.
“Kita mau bangun di tempat yang lama, tetapi jangan sampai terjadi banjir lagi. Untuk itu, harus dipastikan di tempat yang aman dan jauh dari bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, M.H, memastikan bahwa tanah untuk relokasi pembangunan perumahan warga yang terkena dampak banjir bandang akan dibebaskan dan ditetapkan, sehingga pembangunan perumahan bisa segera dilakukan.
“Kami sudah kirim tim, untuk cari lokasinya dan sudah didapat, sehingga pasti kita akan bebaskan dan tetapkan lokasinya, sehingga pembangunan perumahan bisa dilakukan secepatnya,” ujarnya.
Dirinya berharap lokasi penetapan relokasi warga dilakukan sepanjang jalan raya Jayapura-Wamena, sehingga aman dan jauh dari bencana alam yang terjadi.
Sementara itu, saat dialog dengan Presiden Jokowi di GOR Toware, beberapa pengungsi dengan lantang menolak direlokasikan ke Jalan Trans Wamena Jayapura. Mereka menolak dengan alasan lokasi tersebut sangat jauh dari pusat keramaian dan kota, sehingga akan sangat menyulitkan bagi mereka untuk bertahan hidup atau mencari pekerjaan.
“Untuk bertahan hidup selama ini kami berjualan di pasar dan ada beberapa aktivitas lainnya di kota. tapi kalau kami pindah ke sana pekerjaan apa yang bisa kami dapat untuk bertahan hidup,” ungkap Efan salah satu warga yang ditemui koran ini di Oosko Gor Toware, Senin (1/4).
Efan berharap pemerintah bisa mencarikan lokasi pemukiman yang lain yang dekat dengan kawasan kota.
“Kalau di sini semua menginginkan supaya pemerintah itu bisa menyediakan kami rumah darurat supaya kami juga bisa beraktivitas seperti biasa,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menjelaskan bahwa penataan Sentani pasca bencana banjir bandang harus dilakukan secara menyeluruh.
Sebab daerah penyangga di kaki gunung Cycloop menurutnya telah beralih fungsi karena perkebunan dan pemukiman masyarakat. Bahkan sejumlah daerah aliran sungai dari lereng Gunung Cycloop telah tertutup pemukiman, baik perumahaan maupun bangunan-bangunan instansi.
Namun meurutnya, relokasi seluruh masyarakat bukanlah opsi utama. Sebaliknya, akan diusulkan agar masyarakat tidak direlokasi, melainkan dicarikan jalan keluar lainnya, seperti bagaimana membangun rumah di lokasi yang aman dan tidak mengganggu ekosistem.
“Namun, khusus bagi masyarakat di kawasan penyangga Gunung Cycloop memang harus direlokasi. Menyangkut hal ini, sudah ada kesepakatan dengan tokoh-tokoh gereja bahwa nantinya mereka akan ikut mensosiaisasikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah penyangga Gunung Cycloop, agar mereka bersedia untuk direlokasi. Tempat relokasinya pun akan dijelaskan oleh Gubernur Papua dan Bupati Jayapura,” ujar kepada Cenderawasih Pos, Minggu (1/4).
Doni juga meminta Pemkab dan Pemkot Jayapura agar lebih teliti dalam memberikan izin Amdal terkait mendirikan bangunan atau hunian.(bet/roy/gra/nat)