SENTANI – Sudah dua hari, pemerintahan kampung di Kabupaten Jayapura melaksanakan aksi demo dilingkungan Kantor Bupati Jayapura. Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, mengakui adanya sejumlah tuntutan yang disampaikan para kepala kampung dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan aksi demonstrasi di jalan masuk Kantor Bupati Jayapura, Selasa (30/12).
Tuntutan tersebut berkaitan dengan honor pemerintahan kampung atau gaji yang belum dibayarkan hingga triwulan IV, serta pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Haris menjelaskan, khusus untuk persoalan TPP ASN, hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Keuangan Daerah guna dicarikan solusi. “Kami harapkan komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, dan semua hak-hak mereka harus dibayarkan. Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini,” ujar Haris Yocku.
Ia mengaku sangat menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi tersebut. Namun demikian, Haris meminta seluruh kepala kampung dan ASN untuk memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dihadapi saat ini.
Menurutnya, situasi tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, yang juga berimbas pada Papua, khususnya Kabupaten Jayapura.
“Saya sudah minta kepada teman-teman, baik pemerintahan kampung maupun ASN, agar memberi ruang kepada saya dan Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami ada di sini dengan tugas utama menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi,” tambahnya.
SENTANI – Sudah dua hari, pemerintahan kampung di Kabupaten Jayapura melaksanakan aksi demo dilingkungan Kantor Bupati Jayapura. Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, mengakui adanya sejumlah tuntutan yang disampaikan para kepala kampung dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan aksi demonstrasi di jalan masuk Kantor Bupati Jayapura, Selasa (30/12).
Tuntutan tersebut berkaitan dengan honor pemerintahan kampung atau gaji yang belum dibayarkan hingga triwulan IV, serta pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Haris menjelaskan, khusus untuk persoalan TPP ASN, hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Keuangan Daerah guna dicarikan solusi. “Kami harapkan komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, dan semua hak-hak mereka harus dibayarkan. Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini,” ujar Haris Yocku.
Ia mengaku sangat menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi tersebut. Namun demikian, Haris meminta seluruh kepala kampung dan ASN untuk memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dihadapi saat ini.
Menurutnya, situasi tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, yang juga berimbas pada Papua, khususnya Kabupaten Jayapura.
“Saya sudah minta kepada teman-teman, baik pemerintahan kampung maupun ASN, agar memberi ruang kepada saya dan Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami ada di sini dengan tugas utama menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi,” tambahnya.
