TIMIKA – Menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Mimika setelah Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sedang diperhadapkan pada permasalahan hukum, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memerintahkan Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk tetap mengendalikan situasi pemerintahan.
Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk bahkan mengumpulkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pihak Pemkab Mimika untuk melakukan rapat koordinasi yang digelar Selasa (28/2/2023) di Timika.
Ribka Haluk menyebut masalah pemerintahan menjadi pembahasan dan perhatian utama. Dimana kondisi pemerintahan di Mimika sekarang ini, dua pucuk pimpinan yaitu Bupati dan Wakil Bupati sedang berhadapan dengan hukum. “Tadi ibu sampaikan kepada Pak Sekda tetap kendalikan situasi pemerintahan. Jadi itu tidak mempengaruhi kinerja pemerintah,” ujarnya.
Pj Sekda Mimika diminta melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang sementara berjalan baik dari sisi akuntabilitas keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di Tahun Anggaran 2023. Juga meningkatkan pengawasan internal di pemerintahan untuk memastikan semua program kegiatan di Mimika tetap berjalan.
Menyangkut permasalahan hukum yang sedang membelenggu kedua pimpinan daerah yang diusung dengan sebutan OMTOB ini ditegaskan Ribka Haluk, merupakan ranah yang berbeda dan tidak bisa mempengaruhi pemerintahan. Sehingga pemerintahan harus tetap berjalan seperti biasa dan lebih ditingkatkan lewat pengawasan.(ryu/wen)
TIMIKA – Menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Mimika setelah Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sedang diperhadapkan pada permasalahan hukum, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memerintahkan Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk tetap mengendalikan situasi pemerintahan.
Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk bahkan mengumpulkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pihak Pemkab Mimika untuk melakukan rapat koordinasi yang digelar Selasa (28/2/2023) di Timika.
Ribka Haluk menyebut masalah pemerintahan menjadi pembahasan dan perhatian utama. Dimana kondisi pemerintahan di Mimika sekarang ini, dua pucuk pimpinan yaitu Bupati dan Wakil Bupati sedang berhadapan dengan hukum. “Tadi ibu sampaikan kepada Pak Sekda tetap kendalikan situasi pemerintahan. Jadi itu tidak mempengaruhi kinerja pemerintah,” ujarnya.
Pj Sekda Mimika diminta melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang sementara berjalan baik dari sisi akuntabilitas keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di Tahun Anggaran 2023. Juga meningkatkan pengawasan internal di pemerintahan untuk memastikan semua program kegiatan di Mimika tetap berjalan.
Menyangkut permasalahan hukum yang sedang membelenggu kedua pimpinan daerah yang diusung dengan sebutan OMTOB ini ditegaskan Ribka Haluk, merupakan ranah yang berbeda dan tidak bisa mempengaruhi pemerintahan. Sehingga pemerintahan harus tetap berjalan seperti biasa dan lebih ditingkatkan lewat pengawasan.(ryu/wen)
