Kenius Kogoya: Masyarakat Pegunungan dan Papua Tengah “Dilarang” Maju dalam Pemilu (Pilkada) di wilayah Papua maupun Papua Selatan
JAYAPURA – Sebuah pernyataan menarik disampaikan Dr Kenius Kogoya. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini mengkritisi sikap politisi maupun sebagian warga yang menolak politik identitas namun secara tidak sadar sedang ikut menerapkan politik identitas tersebut.
Dengan memetakan wilayah adat yang kemudian melarang orang dari wilayah adat tertentu masuk ke wilayahnya.
“Jadi secara tidak langsung itu sedang kita terapkan. Selama ini ada pemetaan lewat wilayah adat dan disitulah proses (politik identitas) itu masuk,” kata Kenius dalam acara safari Pemilu yang digelar Polda Papua di Hotel Sunny Abepura, Sabtu (11/11).
Ia mencontohkan masyarakat asli dari daerah Papua Pegunungan dan Papua Tengah dilarang untuk nyalon atau maju dalam Pemilu (Pilkada) di wilayah Papua maupun Papua Selatan karena bukan dari masyarakat adatnya. Begitu sebaliknya dan ini secara tidak langsung menumbuhkan benih bibit politik identitas tadi.
“Saya pikir kita tak perlu alergi dengan sosok dari luar. Saya ambil contoh kami di Puncak Jaya tidak pernah menolak siapapun meski bukan dari Puncak Jaya. Lihat saja bupatinya pernah dari Sentani, sekda dan wakil bupatinya juga pernah dari luar. Kami tak persoalkan itu,” cecar Kenius.
Ia meminta politisi dan masyarakat khususnya di wilayah Papua jangan selalu berkonotasi bahwa yang bisa memimpin hanya dari wilayah Papua sebab dalam Otsus untuk tingkat provinsi bisa anak Papua siapa saja.
Kenius Kogoya: Masyarakat Pegunungan dan Papua Tengah “Dilarang” Maju dalam Pemilu (Pilkada) di wilayah Papua maupun Papua Selatan
JAYAPURA – Sebuah pernyataan menarik disampaikan Dr Kenius Kogoya. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini mengkritisi sikap politisi maupun sebagian warga yang menolak politik identitas namun secara tidak sadar sedang ikut menerapkan politik identitas tersebut.
Dengan memetakan wilayah adat yang kemudian melarang orang dari wilayah adat tertentu masuk ke wilayahnya.
“Jadi secara tidak langsung itu sedang kita terapkan. Selama ini ada pemetaan lewat wilayah adat dan disitulah proses (politik identitas) itu masuk,” kata Kenius dalam acara safari Pemilu yang digelar Polda Papua di Hotel Sunny Abepura, Sabtu (11/11).
Ia mencontohkan masyarakat asli dari daerah Papua Pegunungan dan Papua Tengah dilarang untuk nyalon atau maju dalam Pemilu (Pilkada) di wilayah Papua maupun Papua Selatan karena bukan dari masyarakat adatnya. Begitu sebaliknya dan ini secara tidak langsung menumbuhkan benih bibit politik identitas tadi.
“Saya pikir kita tak perlu alergi dengan sosok dari luar. Saya ambil contoh kami di Puncak Jaya tidak pernah menolak siapapun meski bukan dari Puncak Jaya. Lihat saja bupatinya pernah dari Sentani, sekda dan wakil bupatinya juga pernah dari luar. Kami tak persoalkan itu,” cecar Kenius.
Ia meminta politisi dan masyarakat khususnya di wilayah Papua jangan selalu berkonotasi bahwa yang bisa memimpin hanya dari wilayah Papua sebab dalam Otsus untuk tingkat provinsi bisa anak Papua siapa saja.
