WAMENA – KPU Provinsi Papua Pegunungan memastikan bakal lebih mengutamakan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara di tingkat kabupaten.
Ya, hal ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di tiga Kabupaten dalam melakukan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang.
Komisioner KPU Bidang SDM dan Komunikasi Theodorus Kosay, menyatakan ancaman KKB sebenarnya yang ada hanya di 3 Kabupaten Yakni Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.
“Kami mendapat informasi yang banyak, juga membaca dari media bahwa memang ada eskalasi keamanan di 3 wilayah itu kurang kondusif sehingga sudah jelas sangat mengganggu tahapan yang kami jalankan,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di Wamena Jumat (20/10) kemarin.
Kata Theo, menyikapi masalah tersebut pihaknya akan mengedepankan koordinasi dengan penyelenggara di tingkat Kabupaten dalam hal ini KPU Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang serta hjuga dengan aparat keamanan guna melakukan diskusi daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik dan kenyamanan masyarakat juga tidak kondusif.
“Tidak mungkin juga dalam satu daerah yang mengalami gangguan Kamtibmas itu di seluruh wilayahnya, oleh karena itu cara kami untuk mengetahui kondisi di sana dengan melakukan komunikasi dan koordinasi,”katanya.
WAMENA – KPU Provinsi Papua Pegunungan memastikan bakal lebih mengutamakan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara di tingkat kabupaten.
Ya, hal ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di tiga Kabupaten dalam melakukan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang.
Komisioner KPU Bidang SDM dan Komunikasi Theodorus Kosay, menyatakan ancaman KKB sebenarnya yang ada hanya di 3 Kabupaten Yakni Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.
“Kami mendapat informasi yang banyak, juga membaca dari media bahwa memang ada eskalasi keamanan di 3 wilayah itu kurang kondusif sehingga sudah jelas sangat mengganggu tahapan yang kami jalankan,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di Wamena Jumat (20/10) kemarin.
Kata Theo, menyikapi masalah tersebut pihaknya akan mengedepankan koordinasi dengan penyelenggara di tingkat Kabupaten dalam hal ini KPU Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang serta hjuga dengan aparat keamanan guna melakukan diskusi daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik dan kenyamanan masyarakat juga tidak kondusif.
“Tidak mungkin juga dalam satu daerah yang mengalami gangguan Kamtibmas itu di seluruh wilayahnya, oleh karena itu cara kami untuk mengetahui kondisi di sana dengan melakukan komunikasi dan koordinasi,”katanya.
