JAYAPURA – Kesiapan Pemerintah Provinsi Papua dalam Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dimajukan pada September tahun 2024 mendatang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu program prioritas Penjabat Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun.
“Audiensi dan dialog dengan penyelenggara Pemilu Papua yaitu KPU Papua sudah dilakukan dan sangat komunikatif,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (2/10) kemarin.
Sementara terkait dengan dukungan dana hibah, Jeri mengaku tentunya dalam proses sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kapasitas fiskal yang ada di daerah serta mendapat perhatian langsung oleh Pj. Gubernur.
“Melaui instansi teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pj. Gubernur Papua menginstruksikan agar terus mengikuti dinamika yang ada terkait fasilitasi ini. Dan dengan cermat dan cepat mengkonsolidasikan dengan stakeholder terkait, termasuk dengan pimpinan di Pemda serta pemerintah pusat,” bebernya.
Dikatakan Jeri, terkait dengan usulan perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dimajukan waktunya oleh penyelenggara dan pemerintah kepada DPR. Pemprov sendiri akan selalu siap.
“Pemerintah Provinsi Papua sebagai Pemerintah Daerah akan selalu siap untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, demi suksesnya pesta demokrasi di tanah Papua,” tegasnya.
Jeri juga meminta masyarakat di Papua untuk terus mendukung jalannya pesta demokrasi, dengan saling menghormati satu dengan lainnya.
“Apalagi nanti dalam masa masa kampanye dan juga tak kalah pentingya bagi pengguna media sosial, mari kita jaga juga dunia maya kita untuk mensukseskan ajang ini,” imbaunya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun yang didampingi Plh. Sekda Papua, Derek Hegemur mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kamis (21/9).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan, pihaknya telah mengusulkan anggaran Pilkada sebesar Rp 242 M. Hanya saja, usulan tersebut masih akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Papua. (fia/wen)
