Kepala BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparay Soal Percepatan Penanganan Stunting di Papua
Penanganan stunting menjadi perhatian serius yang ditekankan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada semua kepala daerah dan isntansi terkait, termasuk dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua. Lantas seperti apa upaya percepatan penanganan stunting di Papua oleh BKKBN ini?
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Upaya penanganan stunting memang menjadi perhatian serius dari pemerintah, dari pusat hingga ke daerah. Sebab, stunting atau terhambatnya pertumbuhan anak ini bisa berpengaruh terhadap kwalitas sumber daya manusia ke depan. Karena itu, semua instansi terkait didorong untuk bergerak bersama menangani stunting sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Kepala BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparay mengaaku upaya percepatan penanganan penurunan angka prevalensi stunting di Papua ini memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh BKKBN sendiri.
Pasalanya sejauh ini angka stunting di Papua masih cukup tinggi, yakni 34 persen. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang konfergensi program dari berbagai pihak, sehingga persoalan stunting ini bisa ditekan, sehingga angka kasusnya terus menurun.
“Tidak bisa hanya diselesaikan hanya satu atau dua dinas saja, tapi butuh kerjasama yang ekstra,” kata Nerius di Jayapura, Selasa (12/9).
Selain itu langka untuk percepatan penanganan penurunan angka stunting ini, perlu keterlibatan elemen masyarakat. “Saya yakin, semakin banyak orang yang bekerja untuk menurunkan angka stunting, maka kasus stunting di Papua bisa diatasi,” ujarnya.
Sebetulnya, kata Nerius, pemerintah pusat telah membentuk tim percepatan penanganan penurunan angka stunting di Papua. Tim inipun sudah berjalan selama ini.
“Dari masing-masing instansi selama ini, kami sering melakukan rapat koordinasi, dan kolaborasi, harapannya survei yang sedang berjalan tahun ini, angka stunting kita harus turun,” harapnya.
Langkah ini memang menurutnya bukan pekerjaan mudah, namun butuh komitment dari berbagai pihak. Terutama tim percepatan penurunan angka stunting ini. Sebab tanpa upaya dan kerja keras, maka angka stunting di Papua tidak akan turun.
“Tidak bisa hanya kami (BKKBN) atau pemerintah provinsi saja, tapi perlu juga dorongan dari pemerintah Kabupaten/Kota, juga yang tak kalah penting elemen masyarakat, jika hal ini kita bisa jalankan, maka saya yakin angka stunting di Papua bisa turun,” bebernya.
Sebab dari sisi anggaran, masing masing instansi telah mendapatkan anggaran dari berbagai lembaga kementrian, termasuk dari pemerintah daerah. Pertanyaanya apakah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah mendukung percepatan penanganan angka stunting ?, semuanya tergantung kebijakan pemerintah daerah.
“Kami (BKKBN), tidak mengelola anggaran penanganan stunting, semuanya dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota,” tandasnya
BKKBN lanjutnya hanya sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penanganan stunting. Dan tugas BKKBN hanya mengkoordinasi setiap instansi yang bertugas menangani persoalan stunting.
“Anggaran tidak ada di BKKBN, tapi hal itu sudah melekat di masing masing instansi yang menangani stunting, BKKBN tidak bisa memantau anggaran di setiap intansi, yang menangani stunting, karena itu bukan ranahnya BKKBN,” ungkapnya.
Adapun anggaran yang dikucurkan ke BKKBN, hanya untuk pengunaan rapat koordinasi, sementara khusus percepatan penanganan stunting telah terbagi ke masing masing dinas maupun instansi terkait.
“Anggaran untuk penambahan makanan begizi saja tidak ada di BKKBN, pada prinsipnya dengan perosalan yang ada, semua pihak wajib bekerjasama secara ekstra, memasifkan koordinasi, juga bagian penting yang harus kita jalankan,” ungkapnya.
Hal lain dalam rangka mendorong percepatan penanganan stunting, menurutnya perlu keterlibatan media, baik cetak maupun elektronik. Tentunya dengan pemberitaaan yang diberikan kepada masyarakat, tentang langkah penanganan stunting, maka percepatan penangan stunting di Papua dapat diatasi.
“Peran media sangat penting, untuk itulah kami BKKBN Papua menggelar rapat Koordinasi dengan para jurnalis di Kota Jayapura Selasa (12/9),” katanya.
Sebab lanjutnya dengan adanya pemberitaan yang diberikan oleh media kepada masyarakat, bagian dari edukasi publik, yang tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait angka prevalensi stunting di Papua.
“Kami harap media mampu menjadi penopang percepatan penurunan angka stunting di Papua,” pungkasnya. (*/tri)
